Samarinda - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan sikap resmi Partai Demokrat menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sikap tersebut disampaikan AHY dalam keterangan pers di Auditorium Yudhoyono, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh pihak yang hadir. Ia menegaskan keterangan pers ini disampaikan secara terbuka agar posisi Partai Demokrat dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Sejak sehari sebelumnya, berbagai pertanyaan terus disampaikan kepada Partai Demokrat mengenai sikap partai atas kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ruang publik pun dipenuhi spekulasi mengenai nama-nama yang berpotensi mengisi jabatan tersebut. Menjawab hal itu, AHY menyampaikan dua hal utama.

Poin pertama yang ditegaskan AHY adalah Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

AHY menjelaskan, sikap tersebut diambil dengan merujuk pada ketentuan konstitusi. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tegas AHY.

AHY menambahkan, sikap tersebut telah dikonsultasikan pada Jumat pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Menurut AHY, konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan sikap yang disampaikan merupakan sikap institusi partai. Partai Demokrat ingin proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan secara tertib, tenang, dan bermartabat, tanpa tarik-menarik kepentingan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik.

Partai Demokrat juga menegaskan menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden untuk mengusulkan dua nama calon, serta kewenangan MPR untuk memilih salah satu di antaranya sesuai mekanisme yang berlaku.

Poin kedua yang disampaikan AHY adalah ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang.

AHY meminta semua pihak memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing oleh berbagai spekulasi yang beredar, terutama di media sosial.

"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut," kata AHY.

Menurut AHY, selama proses konstitusional berjalan, roda pemerintahan tidak boleh berhenti. Pelayanan publik harus tetap berjalan dan program-program yang menyangkut kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas.

AHY menegaskan, apapun dinamika politik yang terjadi, jangan sampai mengganggu kehidupan rakyat. Stabilitas politik menjadi prasyarat penting agar ekonomi tetap bergerak dan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik. Perbedaan sikap antarpartai merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disikapi dengan kepala dingin dan mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Di akhir keterangannya, AHY kembali menegaskan pesan utama Partai Demokrat.

"Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama, dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden," pungkasnya.

Dengan pernyataan tersebut, Partai Demokrat menegaskan posisinya untuk tetap berada dalam koridor konstitusi, mendukung stabilitas pemerintahan, dan menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI.

(Sf/Rs)