Samarinda - Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah, menilai Indonesia sebenarnya sudah tidak lagi memiliki wakil presiden. Penilaian itu didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Castro saat  dihubungi Seputar Fakta, menyikapi pembicaraan soal niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri yang dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/11/2026).

Dalam pembicaraan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur menyikapi dinamika yang berkembang usai putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Prabowo Subianto pun memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

Di sisi lain, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Permintaan itu dinilai tidak lagi relevan oleh Castro. Menurutnya, langkah ke PTUN sudah kehilangan dasarnya karena MA telah memutus surat keterangan yang dipersoalkan batal demi hukum. Putusan itu bermakna surat tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, sehingga syarat Gibran sebagai wakil presiden pun gugur.

"PTUN sudah kehilangan objek. MA sudah memutus surat keterangan itu batal demi hukum, dianggap tidak pernah ada sejak awal," kata pria yang karib disapa Castro.

Perkara PTUN yang dimaksud sendiri berasal dari gugatan yang diajukan Mersi. Gugatan tersebut sempat dicabut, namun persidangan tetap berjalan karena sudah masuk tahap jawab-menjawab. Meski begitu, Castro menegaskan tidak ada lagi objek yang bisa diuji, karena objeknya sudah dibatalkan MA.

Karena itu, ia menilai jika sidang PTUN tetap dilanjutkan, putusannya tidak mungkin bertentangan dengan putusan MA. Hakim PTUN harus tegak lurus dengan putusan yang lebih tinggi tersebut.

"Objek apa lagi yang mau diuji, sementara suratnya sudah dibatalkan MA. Jadi menurut saya itu akal-akalan saja," ujarnya.

Castro juga mempertanyakan momentum munculnya niat mundur Gibran. Menurutnya, jika Gibran memang ingin mundur, keputusan itu seharusnya sudah diambil sejak putusan MK keluar, bukan menunggu hingga salinan putusan MA beredar ke publik.

"Kalau persoalan mundur, harusnya dari kemarin. Sejak putusan MK, seharusnya sudah mundur. Sekarang salinan sudah keluar, apa lagi yang ditunggu?" jelas Castro.

Sikap DPR dan partai politik pun menjadi sorotan Castro. Ia menyayangkan tidak adanya inisiatif dari parlemen untuk memulai proses pemakzulan sejak awal, padahal putusan pengadilan sudah tersedia. Kelambanan itu membuat penyelesaian konstitusional menjadi tertunda.

"Yang kita sayangkan posisi DPR, teman-teman di partai politik, kenapa tidak dari awal proses pemakzulan dilakukan," ujarnya.

Lebih jauh, Castro menilai jika Gibran akhirnya memilih mundur pada titik ini, langkah tersebut tidak bisa sepenuhnya dibaca sebagai sikap kesatria. Mundur bisa dipahami sebagai upaya untuk melepaskan diri dari proses pemberhentian atau pemakzulan di DPR yang konsekuensi politiknya jauh lebih besar. Apalagi, sudah ada dua putusan pengadilan yang mengkonfirmasi bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

"Tapi kalaupun dia mundur, itu bukan mundur secara terhormat, karena ada dua putusan pengadilan yang mengkonfirmasi Gibran tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden," katanya.

Dalam penilaian Castro, putusan MA ditambah salinan yang sudah beredar sudah cukup eksplisit. Surat keterangan yang digunakan saat pendaftaran calon wakil presiden dinyatakan batal demi hukum, sehingga secara substansi Indonesia sebenarnya sudah tidak lagi memiliki wakil presiden.

"Artinya kita sebenarnya tidak punya wakil presiden," tegasnya.

Namun demikian, Castro mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Mekanismenya tetap harus melalui jalur konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Jika seseorang sudah tidak memenuhi syarat, maka jalan yang tersedia adalah pemberhentian atau pemakzulan.

"Kalau tidak memenuhi syarat lagi, maka dia harusnya diberhentikan atau dimakzulkan," tutup Castro.

(Sf/Rs)