Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) hingga pertengahan tahun anggaran 2026 diketahui belum menjalankan sejumlah proyek dan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kondisi keuangan daerah di tengah belum stabilnya pendapatan serta transfer dana dari pemerintah pusat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menjelaskan pemerintah daerah sengaja menahan pelaksanaan sejumlah program guna menghindari munculnya utang pada akhir tahun anggaran, sehingga lebih memilih untuk memastikan ketersediaan dana terlebih dahulu sebelum kegiatan mulai dikerjakan.

“Kita tidak ingin menyisakan utang di akhir tahun, jadi kita memastikan uang itu masuk dulu, baru kita progres untuk pelaksanaan kegiatannya,” ujar Aulia, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pertimbangan tersebut tidak hanya menyangkut soal administrasi keuangan daerah saja, tapi juga dipengaruhi situasi ekonomi global yang berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan proyek di daerah.

Kini pemerintah daerah tengah mencermati perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sebab, kedua faktor tersebut dinilai berpengaruh terhadap harga material konstruksi serta biaya pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

“Pertama, kita masih memantau harga minyak dunia dan harga dolar untuk memastikan harga material di harga satuan kita itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Kasihan teman-teman kontraktor kalau seandainya harga satuan itu tidak sesuai. Nanti yang ada rugi atau pekerjaan-pekerjaan akan terkendala,” terangnya.

Selain menjaga kesesuaian harga satuan pekerjaan, pemerintah daerah juga ingin memastikan seluruh kegiatan yang nantinya dilaksanakan memiliki dukungan anggaran yang memadai, sehingga pelaksana proyek dapat bekerja tanpa kekhawatiran terkait pembayaran.

Aulia mengungkapkan dana transfer yang telah diterima Kukar dari pemerintah pusat hingga awal Juni 2026 ini baru sekitar 23 persen dari total yang diharapkan. 

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama belum dimulainya sejumlah proyek dan kegiatan.

“Kedua, kita ingin memastikan bahwa setiap kegiatan yang terlaksana itu dananya tersedia. Sampai sekarang, di bulan Juni ini, kita menerima transfer sekitar 23 persen dari pemerintah pusat. Ini yang kita pastikan, bahwa uangnya tersedia sehingga teman-teman juga bekerja di lapangan bisa tenang,” tuturnya.

Di sisi lain, Pemkab Kukar terus berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan berbagai sektor yang memiliki potensi penerimaan besar, termasuk sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit.

Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pemerintah daerah kini tengah melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap sejumlah sumber pajak yang masih berpotensi ditingkatkan. Beberapa di antaranya, yakni pajak kendaraan bahan bakar bermotor, pajak alat berat hingga pajak air permukaan.

Pada APBD 2026, target PAD Kukar ditetapkan senilai Rp1,1 triliun. Namun berdasarkan proyeksi sementara, realisasi pendapatan diperkirakan hanya mampu mencapai sekitar Rp800 miliar. Perkiraan capaian itu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian belanja, setelah evaluasi semester pertama selesai dilakukan.

“Makanya nanti strategi belanja kita, kita menentukan bisa melaksanakan perubahan setelah melaksanakan evaluasi semester pertama. Jadi nanti setelah bulan Juni, kita akan melaksanakan evaluasi satu semester. Nah, di situ kita akan bikin adjustment, kita akan bikin penyesuaian sesuai dengan proyeksi pendapatan dan dana transfer yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri,” tandasnya.

(Sf/Rs)