Samarinda - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama di aula KPU Kaltim, Kota Samarinda, Senin (13/3/2023).

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Isran Noor, Kapolda Kaltim, Panglima Kodam VI/Mulawarman dan seluruh partai.

Kerja sama ini sebagai bentuk tindak lanjut instruksi KPU RI untuk mewujudkan dan meningkatkan sinergitas fungsi dan tugas di dalam penyenggara pemilu serentak 2024.

Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah mengatakan kerja sama ini berkaitan dengan keamanan, pemanfaatan sarana dan prasarana, pertukaran dan penggunaan informasi, peningkatan kapasitas SDM serta kegiatan-kegiatan lainnya, khususnya di Kaltim.

"Perlu diketahui bahwa sebelum adanya perjanjian kerja sama ini, kami telah melakukan kegiatan bersama Polda Kaltim untuk isu-isu cipta kondisi dalam masa tahapan pemilu serta dalam rangka untuk menyongsong kebijakan KPU RI terhadap pemilu khususnya di Indonesia," katanya.

Rudiansyah mengharapkan setelah deklarasi pemilu damai ini, peserta pemilu atau partai politik mendapatkan komitmen untuk mendeklarasikan niat baik menyelenggarakan pemilu.

"Khususnya kepada peserta pemilu untuk memiliki beban moral cukup tinggi untuk masyarakat, bukan sekedar memenuhi regulasi peraturan KPU, agar benar-benar partai politik sebagai wadah untuk masyarakat memilih pemimpin-pemimpinnya," lanjutnya

Dalam sambutannya, Kapolda Irjen Pol Imam Sugianto menyebut perjanjian tersebut juga memberikan pesan singkat, bahwa menjalankan pemilu dengan damai harus saling sinergitas, terutama dari pihak penyelenggara.

"Ini agenda yang rutin kita lakukan, tujuannya untuk mengkonsolidasikan dan menyamakan presepsi, terutama deklarasi damai. Dengan deklarasi ini akan tercipta pemilu yang berkeadilan dan juga harus sinergitas seluruh elemen" ungkapnya kepada awak media.

(Sf/By)