Politik

    Koalisi Masyarakat Sipil: Janji Politisi Picu Bencana Ekologi

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    12 Februari 2024 pukul 13:54 WITA

    Koordinator Lapangan KMS, Aji Ahmad Affandi saat melakukan orasi di depan gedung KPU Kaltim pada Senin (12/2/2024). (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dan aktivis, menggelar aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda,  Senin (12/2/2024) siang.  Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan kritik terhadap janji-janji politisi yang dianggap sebagai sumber bencana ekologi.

    Menurut KMS, Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat, justru menjadi ajang bagi politisi untuk menawarkan janji-janji yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. KMS menilai bahwa politisi tidak pernah melakukan evaluasi kinerja dan menyelesaikan masalah-masalah yang diwariskan oleh rezim sebelumnya, melainkan hanya menambah janji-janji baru yang tidak berpihak pada rakyat.

    "Setiap pemilu, mereka selalu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak asasi manusia, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, mereka tidak serius dan hanya bercanda," ujar Koordinator Lapangan KMS, Aji Ahmad Affandi, dalam orasinya.

    Aji menambahkan, janji-janji politisi yang telah berlangsung selama 20 tahun terakhir, hanya menghasilkan program-program yang merusak lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologis. Misalnya, janji untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, yang hanya mengandalkan industri besar yang merampas hak-hak rakyat, mengubah mereka menjadi buruh, dan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik, dan kemiskinan.

    "Kita tidak melihat adanya keberpihakan politisi kepada masyarakat. Mereka hanya melayani kepentingan oligarki yang menguasai pemilu. Ini bukan demokrasi, ini adalah penipuan," tegas Aji.

    KMS mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk lebih serius dalam mengatur dinamika pemilu, dan tidak membiarkan politisi bermain-main dengan janji-janji palsu. KMS juga mengajak masyarakat Kaltim untuk lebih kritis dan menuntut politisi yang terpilih untuk merealisasikan janji-janji mereka.

    (Sf/Rs)

    Politik

    Koalisi Masyarakat Sipil: Janji Politisi Picu Bencana Ekologi

    Penulis:Maulana|Redaktur:Rusdianto
    12 Februari 2024 pukul 13:54 WITA

    Koordinator Lapangan KMS, Aji Ahmad Affandi saat melakukan orasi di depan gedung KPU Kaltim pada Senin (12/2/2024). (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dan aktivis, menggelar aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda,  Senin (12/2/2024) siang.  Aksi ini bertujuan untuk menyuarakan kritik terhadap janji-janji politisi yang dianggap sebagai sumber bencana ekologi.

    Menurut KMS, Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi bagi rakyat, justru menjadi ajang bagi politisi untuk menawarkan janji-janji yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. KMS menilai bahwa politisi tidak pernah melakukan evaluasi kinerja dan menyelesaikan masalah-masalah yang diwariskan oleh rezim sebelumnya, melainkan hanya menambah janji-janji baru yang tidak berpihak pada rakyat.

    "Setiap pemilu, mereka selalu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi hak asasi manusia, dan sebagainya. Tapi kenyataannya, mereka tidak serius dan hanya bercanda," ujar Koordinator Lapangan KMS, Aji Ahmad Affandi, dalam orasinya.

    Aji menambahkan, janji-janji politisi yang telah berlangsung selama 20 tahun terakhir, hanya menghasilkan program-program yang merusak lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologis. Misalnya, janji untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, yang hanya mengandalkan industri besar yang merampas hak-hak rakyat, mengubah mereka menjadi buruh, dan menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik, dan kemiskinan.

    "Kita tidak melihat adanya keberpihakan politisi kepada masyarakat. Mereka hanya melayani kepentingan oligarki yang menguasai pemilu. Ini bukan demokrasi, ini adalah penipuan," tegas Aji.

    KMS mendesak KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk lebih serius dalam mengatur dinamika pemilu, dan tidak membiarkan politisi bermain-main dengan janji-janji palsu. KMS juga mengajak masyarakat Kaltim untuk lebih kritis dan menuntut politisi yang terpilih untuk merealisasikan janji-janji mereka.

    (Sf/Rs)