Penajam - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah daerah membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus bagi petani dan nelayan. Usulan itu muncul setelah distribusi solar subsidi di lapangan dinilai belum sepenuhnya menjangkau kelompok penerima.

Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman, mengatakan petani dan nelayan masih kerap kesulitan memperoleh solar meski kuota subsidi telah disalurkan. Di lapangan, mereka tetap harus mengantre di SPBU umum dan tidak jarang kehabisan jatah. Akibatnya, sebagian memilih membeli solar eceran dengan harga jauh lebih tinggi.

"Kami percaya Pertamina sudah memberikan kuota sesuai data Dinas Pertanian. Tapi nyatanya di lapangan, petani masih banyak yang tidak kebagian saat antre," kata Ishaq.

Ia menilai keberadaan SPBU khusus yamg dibangun pemerintah dapat menjadi solusi agar distribusi bahan bakar untuk sektor produktif tidak bercampur dengan kebutuhan umum dan lebih tepat sasaran.

Persoalan serupa, lanjut dia, juga dirasakan nelayan di wilayah pesisir PPU. Di tengah kondisi cuaca yang membatasi aktivitas melaut, nelayan disebut masih menghadapi sulitnya memperoleh solar dengan harga subsidi.

Menurut Ishaq, harga solar di tingkat eceran bahkan bisa mencapai Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter atau jauh di atas harga subsidi. Hal itu mengakibatkan terjadi tekanan pada biaya operasional dan mengurangi keuntungan nelayan.

"Ditambah cuaca saat ini susah melaut, adapun solar susah didapat, keuntungan mereka tipis," ujarnya.

Ia menegaskan apabila sektor pertanian dan perikanan ingin menjadi penopang ekonomi daerah, maka pemerintah perlu lebih dulu memastikan kebutuhan dasar pelaku usaha tersedia, termasuk akses bahan bakar.

"Kami mendengar pemerintah mau menitipkan solar subsidi di APMS Petung, kenapa tidak membangun saja? Perbaiki dulu ekonomi masyarakat, kebutuhan dasar mereka disiapkan," kata dia.

Ishaq juga menyoroti tingginya harga ikan di pasar yang menurutnya ikut dipengaruhi biaya operasional dan hasil tangkapan yang belum optimal.

(Sf/Lo)