Samarinda - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membuka daftar pihak-pihak yang diduga menjadi target penyadapan dalam kasus yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Daftar itu disampaikan Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut menjadi momen pertama bagi Kapolri untuk menjelaskan secara terbuka sejauh mana dugaan penyadapan itu berlangsung dan siapa saja yang masuk dalam daftar pemantauan.

Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut sasaran penyadapan tidak hanya menyasar satu atau dua pihak. Jangkauannya diduga sangat luas, menyentuh hampir seluruh lapisan kekuasaan negara hingga elemen masyarakat sipil.

Selain Presiden Prabowo Subianto dan lingkar Istana, daftar tersebut diduga mencakup gubernur, kapolda, kementerian dan lembaga, anggota DPR, partai politik, KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan.

Artinya, dugaan penyadapan itu tidak hanya menyasar pejabat tinggi negara, tetapi juga aparat penegak hukum, politisi, hingga kelompok-kelompok yang selama ini bergerak di luar pemerintahan.

Suyudi menegaskan, pemaparan daftar tersebut bukan untuk menuduh. Daftar itu merupakan bagian dari materi penyidikan yang saat ini masih didalami oleh penyidik.

"Hal tersebut tidak berarti pihak-pihak yang disebut terlibat dalam tindak pidana," kata Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Hingga saat ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.

Keempatnya yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso dan Slamet Uliandi.

Penetapan tersangka itu menjadi dasar bagi penyidik untuk terus mengembangkan perkara, termasuk menelusuri bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, siapa yang memerintahkan dan untuk kepentingan apa data hasil penyadapan tersebut digunakan.

(Sf/Lo