Samarinda - Niat mundur Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diumumkan Istana memunculkan pertanyaan soal siapa dan bagaimana kursi wakil presiden akan diisi. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa kekosongan jabatan wakil presiden diisi lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan pemilu ulang.

MPR wajib bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Mekanisme hasil amendemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 itu belum pernah digunakan sejak disahkan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut Gibran menyatakan niat mundur dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Prabowo. Namun, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Istana tidak memberi tenggat waktu. Artinya, belum ada surat pengunduran diri resmi yang diajukan.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. 

“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden." tulis pasal tersebut.

Ketentuan yang sama dimuat dalam Undang-Undang MD3 sebagai salah satu wewenang MPR. Tata cara teknis sidangnya diatur dalam Peraturan MPR tentang Tata Tertib.

Dengan aturan itu, Prabowo memegang kunci pertama karena hanya Presiden yang berhak mengajukan nama. MPR, yang terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, kemudian memilih salah satunya.

Wakil presiden pengganti akan menjabat hingga akhir masa jabatan Prabowo pada Oktober 2029. Selama kursi itu kosong, UUD 1945 tidak menunjuk pejabat pengganti sementara. Presiden menjalankan pemerintahan tanpa wakil hingga MPR melantik wakil presiden baru

Jalur mundur jauh lebih pendek dibandingkan pemberhentian lewat Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pemakzulan harus dimulai dari hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR, diuji di Mahkamah Konstitusi paling lama 90 hari, lalu diputus MPR dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota.

Sebagai catatan, HMP adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu. Dasar hukumnya adalah Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah.

Menurut Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang MD3, terdapat tiga kondisi yang dapat menjadi dasar penggunaan HMP:

a. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, baik di dalam negeri maupun internasional.
b. Tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, apabila DPR sebelumnya sudah menggunakan kedua hak tersebut.
c. Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Kedua jalur berujung pada mekanisme yang sama. Begitu jabatan wakil presiden kosong, baik karena mundur maupun diberhentikan, MPR kembali menggunakan Pasal 8 ayat (2) untuk memilih pengganti.

(Sf/Rs)