Politik
Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman meminta reorganisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Ia mengusulkan Bupati PPU menjadi ketua, Wakil Bupati sebagai ketua harian, serta melibatkan DPRD dan perwakilan masyarakat dalam kepengurusan.
Usulan itu disampaikan untuk memperjelas pengawasan terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.
"Sehingga itu bisa maksimal. Semua bisa diawasi. Bukan hari ini, dipimpin unsur pengusaha, pengawasannya sesama pelaku usaha," kata Ishaq, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai efektivitas Forum TJSL perlu dievaluasi karena hasil kerjanya belum terlihat. Menurutnya, forum harus memiliki mekanisme perencanaan yang terhubung dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pemerintah daerah.
Dengan begitu, program CSR perusahaan dapat mengisi kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi pemerintah dan tidak tumpang tindih dengan program daerah.
"Sehingga apa yang dilaksanakan di Forum TJSL tidak bertabrakan dengan yang dilaksanakan pemerintah. Jadi di luar daripada itu, yang tidak disistemkan pemerintah," ujarnya.
Ishaq juga menilai Bupati perlu memimpin forum agar memiliki kewenangan lebih kuat dalam mengoordinasikan perusahaan. Ia mempertanyakan efektivitas forum apabila kepemimpinannya hanya berada di kalangan pengusaha.
"Kalau kemudian forum dipimpin orang pengusaha, sesama pengusaha memanggil pengusaha, kan sejajar ini," katanya.
Selain pemerintah dan perusahaan, ia meminta DPRD serta unsur masyarakat mendapat ruang dalam kepengurusan. Keterlibatan mereka dinilai penting agar program CSR tidak hanya dilaporkan setelah dana dikeluarkan, tetapi juga dapat dipantau sejak tahap perencanaan.
"Sistem hari ini, setiap perusahaan mengeluarkan dana CSR baru laporan ke forum itu, bisakah terkontrol? Benarkah itu terlaksana? Tapi kalau melibatkan bagian masyarakat, program sudah disusun, itu jelas kerangkanya mau ke mana," tegasnya.
Ishaq menambahkan, TJSL merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus diwujudkan melalui program nyata bagi masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi.
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, sementara keberadaan dan aktivitas usahanya belum memberikan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Politik

Anggota DPRD PPU, Ishaq Rahman. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman meminta reorganisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Ia mengusulkan Bupati PPU menjadi ketua, Wakil Bupati sebagai ketua harian, serta melibatkan DPRD dan perwakilan masyarakat dalam kepengurusan.
Usulan itu disampaikan untuk memperjelas pengawasan terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.
"Sehingga itu bisa maksimal. Semua bisa diawasi. Bukan hari ini, dipimpin unsur pengusaha, pengawasannya sesama pelaku usaha," kata Ishaq, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai efektivitas Forum TJSL perlu dievaluasi karena hasil kerjanya belum terlihat. Menurutnya, forum harus memiliki mekanisme perencanaan yang terhubung dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pemerintah daerah.
Dengan begitu, program CSR perusahaan dapat mengisi kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi pemerintah dan tidak tumpang tindih dengan program daerah.
"Sehingga apa yang dilaksanakan di Forum TJSL tidak bertabrakan dengan yang dilaksanakan pemerintah. Jadi di luar daripada itu, yang tidak disistemkan pemerintah," ujarnya.
Ishaq juga menilai Bupati perlu memimpin forum agar memiliki kewenangan lebih kuat dalam mengoordinasikan perusahaan. Ia mempertanyakan efektivitas forum apabila kepemimpinannya hanya berada di kalangan pengusaha.
"Kalau kemudian forum dipimpin orang pengusaha, sesama pengusaha memanggil pengusaha, kan sejajar ini," katanya.
Selain pemerintah dan perusahaan, ia meminta DPRD serta unsur masyarakat mendapat ruang dalam kepengurusan. Keterlibatan mereka dinilai penting agar program CSR tidak hanya dilaporkan setelah dana dikeluarkan, tetapi juga dapat dipantau sejak tahap perencanaan.
"Sistem hari ini, setiap perusahaan mengeluarkan dana CSR baru laporan ke forum itu, bisakah terkontrol? Benarkah itu terlaksana? Tapi kalau melibatkan bagian masyarakat, program sudah disusun, itu jelas kerangkanya mau ke mana," tegasnya.
Ishaq menambahkan, TJSL merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus diwujudkan melalui program nyata bagi masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi.
Ia mengingatkan perusahaan agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, sementara keberadaan dan aktivitas usahanya belum memberikan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar.
(Sf/Lo)