Penajam - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi evaluasi bagi penyelenggaraan pemilu. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai persoalan yang mengiringi perjalanan jabatan Gibran seharusnya bisa dicegah jika pemeriksaan persyaratan pencalonan dilakukan secara cermat sejak awal.

Hetifah menghargai keputusan Gibran mundur. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Gibran membaca situasi politik yang berkembang dan memilih jalan yang dinilai lebih terhormat.

"Kita tentunya menghargai keputusan yang diambil Mas Gibran. Artinya, dia berarti membaca mungkin perasaan dan situasi politik yang melengkapi dirinya," kata Hetifah saat diwawancarai, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai mundur lebih baik dibandingkan harus diberhentikan. "Jadi mungkin yang terbaik bagi beliau (Gibran) mundur, daripada dimundurkan.  Kan lebih terhormat," ujarnya.

Hetifah memandang polemik tersebut juga membuka persoalan dalam proses penyelenggaraan pemilu, terutama pemeriksaan persyaratan kandidat. Ia menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang semestinya memastikan seluruh ketentuan pencalonan telah diteliti sebelum proses berlanjut.

Kata dia, persoalan yang baru dipermasalahkan setelah keputusan hukum muncul berpotensi merembet ke berbagai aspek. Evaluasi terhadap penyelenggara diperlukan agar polemik serupa tidak kembali menguras energi publik.

"Seharusnya begitu, sudah ada keputusan yudikatif. KPU yang terlibat pun harusnya juga salah, kalau mau digali-gali, banyak merembetnya. Tidak ada yang meneliti sebelumnya, dan baru sekarang setelah kejadian," katanya.

Hetifah berharap penyelenggaraan pemilu ke depan lebih cermat, khususnya dalam memeriksa persyaratan kandidat sejak tahap awal.

"Mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini, buang-buang energi," tegasnya.

Lebih lanjut, Hetifah juga angkat bicara terkait sosok pengganti Wapres. Ia menilai perempuan juga memiliki peluang menduduki posisi tersebut. Gender tak jadi masalah selama kandidat memiliki kompetensi dan pengalaman teknokratik untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

Penguasaan persoalan ekonomi, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan menjadi bekal penting bagi seorang wakil presiden. Kapasitas tersebut diperlukan agar figur yang terpilih mampu memahami persoalan mendasar masyarakat.

"Bagi saya, boleh saja wakil presiden diisi oleh sosok perempuan," ujarnya.

Meski demikian, Hetifah mengingatkan bahwa pemilihan wakil presiden juga membutuhkan pertimbangan penerimaan politik. Kandidat tidak cukup hanya memenuhi kriteria kompetensi, tetapi juga harus dapat diterima berbagai kalangan.

"Karena ini tanggung jawab besar, belum tentu orang yang memenuhi itu juga bersedia," jelasnya. Ia berharap pengganti Gibran nantinya memiliki kapasitas lebih baik dalam menjalankan tugas sebagai orang nomor dua di pemerintahan.

"Yang jelas, Wapres nantinya harus lebih baik daripada wapres sebelumnya," pungkasnya.

(Sf/Rs)