Penajam - Sebanyak 13 anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ikut dalam pengusulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian.

Hetifah menegaskan, keterlibatannya bersama anggota Golkar lainnya bukan atas instruksi maupun keputusan resmi partai. Penggunaan hak konstitusional tersebut merupakan pilihan masing-masing anggota DPR.

"Setiap anggota memiliki hak konstitusional menyatakan pendapat. Tidak ada pengarahan bahwa semua harus menandatangani. Golkar tidak menginstruksikan itu, melainkan atas keinginan pribadi," ungkap Hetifah saat diwawancarai via telepon, Jumat (13/11/2026).

Ia memandang, polemik terkait persyaratan jabatan Gibran perlu segera mendapat kejelasan melalui mekanisme konstitusional. 

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi rujukan para pengusul telah membuat persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti di tingkat parlemen.

Hetifah menilai, pembahasan yang berlarut-larut justru berpotensi menguras energi penyelenggaraan negara. DPR, katanya, perlu menggunakan kewenangannya agar persoalan tersebut memperoleh kepastian dan tidak terus membebani agenda pemerintahan.

"DPR harus segera menggunakan hak konstitusionalnya supaya ada kejelasan. Dengan begitu, praktik bernegara tidak terganggu oleh persoalan ini secara berlarut-larut," ucap dia.

Hetifah  juga mengingatkan polemik tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas penyelenggaraan negara hingga memicu perpecahan di tengah masyarakat apabila terus dibiarkan tanpa kepastian.

Dalam mekanisme DPR, usulan HMP harus melalui tahapan kelembagaan sebelum dapat diproses lebih lanjut. Pengajuan dari anggota DPR akan ditindaklanjuti melalui pimpinan dan agenda Badan Musyawarah (Bamus), kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk menentukan kelanjutannya.

Namun, dinamika politik berubah setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Hetifah menilai perkembangan tersebut dapat mempercepat penyelesaian polemik yang sebelumnya bergulir di DPR.

Menurutnya, langkah Gibran menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden dan MPR membuka jalan bagi proses ketatanegaraan berikutnya. 

Ia menyebut Ketua MPR telah menerima surat tersebut sehingga proses selanjutnya perlu diarahkan pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.

"Kemarin kan langsung diterima. Jadi kita lanjutkan proses itu. Kecuali tidak diterima dan masih diperlukan investigasi lebih jauh. Kemarin sudah terkondisikan tanpa upaya memperpanjang," ujarnya.

Hetifah menyebut, perhatian berikutnya tertuju pada pengisian jabatan Wakil Presiden yang kini kosong. Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden definitif setelah terjadi kekosongan jabatan.

(Sf/Rs)