Balikpapan - Fraksi PDIP DPRD Balikpapan meminta perangkat daerah di kota berjuluk Beriman diisi orang yang bebas dari konflik kepentingan. Hal itu, disampaikan dalam  pandangan umumnya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (24/4/2024).

Penyampaian pandangan umumnya dibacakan oleh Haris sebagai Fraksi PDI Perjuangan. Dimana fraksi meminta agar Raperda ini harus dapat memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah.

"Sehingga terwujud perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah," ucap Haris dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan.

Dikatakan, perangkat daerah merupakan unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, bahwa perangkat daerah wajib diisi oleh orang-orang yang bebas dari konflik kepentingan, serta memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi.

"Hal itu dilakukan agar penempatan posisi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya di bidang masing-masing. Serta bebas dari intervensi politik, nepotisme dan tidak berdasarkan balas budi," ujarnya.

Lanjutnya, tentu hal itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan siap menindaklanjuti Raperda ini, dengan pembahasan bersama secara intensif, antara DPRD dengan Pemerintah Kota dan pihak terkait.

"Kami berharap ini bisa dijadikan referensi dan masukan dalam menghantarkan Kota Balikpapan menuju kehidupan yang lebih baik," tuturnya.

(Sf/Rs)