Balikpapan - Fraksi Gabungan PKB include Hanura dan Demokrat DPRD Balikpapan, menyampaikan pemandangan umumnya terhadap penjelasan wali kota Balikpapan atas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025, saat kegiatan rapat paripurna, Senin (18/11/2024) kemarin.

Melalui juru bicaranya Halili Adinegara, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Dimana Fraksi Gabungan PKB include Hanura dan Demokrat telah menggaris bawahi dasar-dasar pertimbangan penyusunan RAPBD Balikpapan tahun 2025, serta prioritas sasaran program yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025.

“Apalagi tahun 2025 akan terdapat perubahan dan dinamika yang berorientasi pada sinergi rencana pembangunan daerah dengan nasional, termasuk keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek strategis nasional lainnya,” ucap Halili.

Lanjutnya, hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional di daerah. Mitigasi terkait risiko yang akan timbul juga perlu dianalisis dan dipetakan, guna mengurangi dampak yang dapat merugikan warga Balikpapan seperti pertambahan penduduk, pembukaan lahan baru, kemacetan serta tingkat kejahatan.

“Fraksi kami juga minta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyusun strategi yang tepat dan terobosan yang solutif, serta progresif untuk mengatasi hambatan yang ada. Sehingga setiap masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan efektif,” lanjutnya.

Fraksi Gabungan PKB include Hanura dan Demokrat juga mendukung rencana kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan dalam penyusunan APBD 2025. Diharapkan penerapan kebijakan tersebut mampu meningkatkan kemandirian daerah.

Terhadap kebijakan belanja daerah Balikpapan 2025, Fraksi Gabungan PKB menekankan, kebijakan tersebut harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Balikpapan Tahun 2021-2026.

“Fraksi kami juga menekankan bahwa Pengelolaan belanja daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga sampai proses pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel serta tepat sasaran,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Fraksi Gabungan PKB juga mengingatkan agar OPD di Pemkot Balikpapan, khususnya yang terlibat langsung dalam pelayanan publik untuk lebih responsif, proaktif, dan preventif dalam menjalankan tugasnya.

Terkait perizinan papan iIklan (Billboard) serta izin usaha retail di Balikpapan, Fraksi Gabungan PKB meminta Pemkot melalukan evaluasi serta pembenahan guna menciptakan sistem perizinan yang lebih tertata, transparan, dan adil.

Pasca disahkannya APBD Balikpapan tahun 2025, Fraksi Gabungan PKB berharap agar seluruh OPD segera melaksanakan program kegiatan yang telah diusulkan, disetujui, dan disahkan.

“Dan kami menekankan agar tidak terjadi pergeseran kegiatan yang tidak melalui pembahasan dan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Dan terakhir, Fraksi Gabungan PKB mengingatkan dan menekankan kembali Pemkot Balikpapan bahwa dalam merealisasikan anggaran APBD tahun 2025 harus transparan, akuntabel, konsisten dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat dan kemajuan kota Balikpapan.

(Sf/Rs)