Penajam - Keselamatan atlet menjadi perhatian DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser, 14-27 November mendatang.

DPRD PPU meminta penyelenggara tingkat provinsi tidak mengabaikan kelayakan fasilitas, terutama transportasi dan akomodasi kontingen. Pengalaman pada Porprov sebelumnya menjadi catatan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menegaskan keselamatan atlet harus menjadi prioritas selama mengikuti kompetisi. 

Menurut dia, tanggung jawab penyelenggaraan berada di tingkat provinsi sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memastikan fasilitas peserta terpenuhi.

"Kita berharapnya pelaksanaan Porprov tahun ini berjalan lebih baik. Pengalaman kemarin harus menjadi evaluasi, terutama menyangkut keselamatan dan kelayakan fasilitas bagi atlet. Jangan sampai persoalan yang sama kembali terjadi," kata Jamaluddin.

Di sisi lain, ia menilai Pemerintah Kabupaten PPU telah berupaya memenuhi kebutuhan kontingen, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga seragam dan atribut pertandingan, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran.

"Memang ada keterbatasan anggaran, tetapi kebutuhan dasar atlet tetap harus menjadi perhatian. Saya lihat Pemkab PPU sudah berupaya menyiapkan kebutuhan kontingen, mulai dari transportasi, akomodasi hingga perlengkapan pertandingan," ujar dia.

Tak hanya menyampaikan catatan, DPRD PPU juga menyiapkan pengawasan langsung selama Porprov berlangsung. Jamaluddin menyebut rencana monitoring dan evaluasi (monev) tersebut telah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

Pengawasan itu diarahkan untuk memastikan kondisi atlet PPU, termasuk penempatan dan perlakuan yang diterima selama berada di Kabupaten Paser.

"Sudah dibahas dalam rapat Banmus. DPRD merencanakan monev kontingen PPU di Paser. Kita mau melihat secara langsung kondisi atlet kita, bagaimana penempatan dan perlakuannya selama di sana," jelasnya.

Sementara itu, terkait bonus atlet, Jamaluddin mengatakan pembahasannya belum masuk dalam agenda DPRD. Pemberian apresiasi tersebut dinilai menjadi ranah pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU.

Bonus menjadi salah satu bentuk penghargaan yang dinantikan atlet atas perjuangan dan prestasi mereka dalam membawa nama daerah di ajang olahraga tingkat provinsi.

(Sf/Rs)