Samarinda - Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengaku siap mengawasi Pemilu 2024 dengan ketat, terutama pada tahap rekapitulasi suara. Bawaslu Kaltim telah menyusun strategi pengawasan yang melibatkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta saksi dan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, di Samarinda, Selasa (6/2/2024). Ia mengatakan bahwa Bawaslu Kaltim telah belajar dari pengalaman Pemilu 2019, di mana terdapat beberapa modus kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Salah satu contohnya adalah pemilih yang tidak memiliki hak pilih di suatu daerah, tetapi menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) lain. Ini merupakan pelanggaran yang harus dicegah dan ditindak," kata Galeh.

Ia menambahkan bahwa potensi kecurangan yang lebih besar ada pada proses rekapitulasi suara, yang melibatkan banyak pihak, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Ia mencontohkan kasus pergeseran suara antara calon legislatif (caleg) dalam satu partai politik, yang terjadi di Loa Janan Ilir Samarinda pada Pemilu 2019.

"Kasus ini menunjukkan adanya indikasi manipulasi suara yang merugikan caleg tertentu. Kami tidak ingin hal ini terulang lagi pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, kami harus mengawasi rekapitulasi suara dengan sangat hati-hati," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Kaltim telah menyusun strategi pengawasan yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan mekanisme rekapitulasi kepada pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Selain itu, Bawaslu Kaltim juga telah melakukan rapat koordinasi dengan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan se-Kaltim secara luring dan daring.

"Kami ingin memastikan bahwa pengawas pemilu di lapangan memiliki data yang akurat dan lengkap sebagai bahan pembanding. Kami juga mengingatkan mereka untuk bekerja sama dengan saksi dan masyarakat dalam mengawal tahapan Pemilu 2024 agar berlangsung jujur dan adil," tutur Galeh.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang atau praktik lain yang merusak demokrasi. Ia mengatakan bahwa hal tersebut bisa mengancam hak-hak politik masyarakat sendiri.

"Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. Jangan sampai hak pilih kita disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.

(Sf/Rs)