Samarinda – Kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Pemilu 2024 berlomba sambangi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura, di Tenggarong. 
Hingga Januari 2024, tercatat kandidat nomor urut 1 dan 3 telah  bertemu dengan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Kota Tenggarong.

Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Mulawarman, Jumansyah mengatakan, dalam politik tidak ada hal yang  kebetulan. "Dia (para calon) pandai melihat kalau memang potensi representasi masyarakat Kaltim itu salah satunya yang utama adalah Kedaton (Kesultanan Kutai Kartanegara)," ujar Jumansyah,  saat ditemui Seputar Fakta, Selasa (16/1/2024).

Walaupun, kata dia kerajaan hari ini tidak begitu berimbas terhadap pilihan politik. Namun,  eksistensi kesultanan memberikan simbol bahwa kedekatan kontestan-kontestan dan pasangan calon (Paslon) itu bisa disinyalir memiliki prioritas terhadap masyarakat lokal. 

Jumansyah beranggapan, para Paslon melihat Kaltim ini tidak hanya sekadar wilayah yang memiliki sumber daya tapi lebih daripada itu. Kaltim merupakan wilayah yang masih memegang teguh adat istiadat yang kita tahu bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki kepercayaan-kepercayaan tertentu yang sifatnya bisa memengaruhi pilihan politik.

Saat ini kerajaan lebih banyak menjadi simbol, di mana kita sudah tidak lagi menganut sistem kerajaan. Namun, Jumansyah berpandangan, sedikit banyak kerajaan juga mampu mengintervensi atau mengubah persepsi publik meskipun tidak besar terkait dengan kehadiran calon-calon yang ada. 

Selain itu ia juga melihat, akulturasi yang terjadi di Kaltim sudah sangat baik seperti Kerajaan Kutai, meskipun menyandanga gelar kerajaan tertua di Indonesia 

"Tapi kalau bicara soal signifikan (dampaknya terhadap elektabilitas politik) saya kira tidak signifikan. Karena kerajaan hari ini itu lebih ditonjolkan sebagai simbol peradaban lokalitas," ungkapnya.

Sehingga menurutnya, itu tidak lagi menjadi power yang kuat untuk mempengaruhi sektor-sektor penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dia hadir dan memberikan eksistensi sebagai bagian dari karakterisitik atau ciri khas setiap daerah.

Kemudian, jika kerajaan disinggung terkait dengan keberpihakan, maka sah saja. Sebab kerajaan tidak diatur dalam tata kenegaraan. 

"Tidak maslah apabila kerajaan memihak satu partai. Kerajaan itu punya independensi ibaratnya dia punya hak dan kewajiban, dan punya hak nya kita harus menghargai itu. Apalagi Kerajaan itu diberikan eksistensi dan dia bukan bagian dari struktur negara," paparnya.

(Sf/Rs)