Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menyayangkan tindakan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang memilih walk out saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027, Selasa (28/7/2026).

“Sebenarnya kami sangat menyayangkan karena menurut hemat kami, apalagi ini hanya proses penyampaian,” ujar Aulia.

Ia menyatakan seluruh pihak tentu mengetahui visi besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk periode 2025–2030 adalah mewujudkan Kukar Idaman Terbaik. 

Menurutnya, materi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut merupakan penjabaran dari visi pembangunan tersebut.

"Semua orang pasti mengetahui visi besar Kukar itu adalah Kukar Idaman Terbaik. Nah yang kami sampaikan ini merupakan Kukar Idaman Terbaik. Jadi kalau seandainya tidak ada yang mau mendengarkan Kukar Idaman Terbaik, kami jadi kurang paham apakah mendukung atau tidak mendukung Kukar Idaman Terbaik yang menjadi visi besar Kukar periode 2025–2030," terangnya.

Aulia menegaskan pemerintah daerah tetap menghormati sikap politik setiap fraksi di DPRD. “Setiap orang boleh bersikap dan bertindak sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kami tidak punya kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan untuk bertahan di dalam rapat, tapi kita punya kewenangan-kewenangan yang lain,” ungkap Aulia.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menyebut tindakan Fraksi PDI Perjuangan yang memilih walk out dalam rapat paripurna merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi.

Ia menilai perbedaan sikap maupun pandangan politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembahasan kebijakan di lembaga legislatif.

“Saya rasa ini sah-sah saja. Dalam demokrasi, ada yang sepakat dan ada pula yang pula yang tidak sepakat. Bahkan, ada yang memiliki walk out dan itu merupakan hal yang wajar,” tuturnya.

Sebagai Ketua DPRD Kukar yang juga berasal dari PDI Perjuangan, Ahmad Yani menegaskan dirinya bersikap netral dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan legislatif.

"Walaupun saya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, sebagai pimpinan DPRD saya harus menyikapi persoalan ini secara objektif dan adil," jelasnya.

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kukar, Andi Faisal menyampaikan keputusan fraksinya untuk melakukan walk out bukan sebagai bentuk penolakan terhadap pembahasan KUA-PPAS 2027. 

Namun langkah itu diambil agar rancangan dokumen tersebut dapat dibahas kembali secara internal oleh fraksi, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal.

“PDI Perjuangan tetap mendukung program pemerintah daerah yaitu Kukar Idaman Terbaik. Kami telah membaca dan melihat, terutama di tengah kondisi fiskal kita yang sedang mepet, jadi kami mencoba mendesain ulang dan nanti akan dibawa ke pemerintah daerah. Mudah-mudahan saran itu nantinya bisa dipakai pemerintah daerah,” tandasnya.

(Sf/Lo)