Samarinda - Dua Bakal Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dan Rudy Mas‘ud punya pandangan berbeda terkait isu politik uang, atau money politic. Isran Noor, secara terbuka menyatakan perang kepada politik uang. Sementara Rudy, meski sama-sama menyebut bahwa politik uang adalah praktik yang tidak dibenarkan dalam demokrasi, namun Rudy menggarisbawahi bahwa dalam praktiknya, politik selalu memerlukan biaya. Rudy, menegaskan adanya garis pembeda yang jelas antara biaya politik dan politik uang. 

Dalam berbagai kesempatan, Isran Noor selalu menyampaikan agar masyarakat dan pendukungnya ikut memantau terkait aktivitas politik uang. “Saya bersumpah untuk diri saya, tidak akan menggunakan uang saya untuk membayar orang agar memilih saya. Kecuali memang diperlukan untuk keperluan yang berkaitan dengan bagaimana kampanye,” ungkap Isran, usai mengukuhkan Relawan Sempekat Nusantara Berdaulat, di Kota Balikpapan, Minggu (15/9/2024).

Isran juga menyampaikan kepada para relawan dan pendukungnya untuk tidak takut kepada para pelaku money politic. Ia mengajak relawan, pendukung atau masyarakat yang menemukan indikasi politi uang agar segera menyimpan bukti, dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau minimal penyelenggaran Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Jangan takut dengan yang menggunakan money politic, karena dia tidak akan pernah berhasil dengan sebuah kejahatan demokrasi dan politik untuk mendapatkan kekuasaan,” tegas Isran.

Mendukung pernyataan tersebut, Tim Pemenangan Isran Noor- Hadi Mulyadi, langsung melakukan perekrutan terhadap relawan pemantau, yang akan bertugas mengawasi segala aktivitas yang terindikasi menuju kegiatan politik uang. Sapta Guspiani, Tim Pemenangan Isran Noor- Hadi Mulyadi menyebut, hingga pekan kedua September, pihaknya telah merekrut setidaknya 5 ribu relawan di 10 kabupaten/kota se-Kaltim.

"Dan akan terus kami rekrut, sampai minimal 10 ribu orang," ujar Sapta, Minggu (15/9/2024). Selain relawan pemantau, Sapta menyebut, ia juga mengajak tim penasihat hukum atau pengacara untuk bergabung bersama. 

"Pengacara juga kami siapkan untuk melindungi. Ada seribu lawyer yang akan menjaga melindungi pemantau pemilu. Silakan bagi masyarakat yang ingin ikut andil dalam memperjuangkan demokrasi silakan hadir dan mendaftar ke posko-posko pemenangan terdekat," tukasnya. 

Meski direkrut sebagai relawan, para pemantau nantinya tetap akan mendapatkan reward yang sepadan dengan kerja yang dilakukan. Namun, Sapta enggan menyebut besaran atau nominal yang dimaksud. 

"Intinya bukan jangan terima uangnya tapi tidak coblos orangnya. Tapi, ambil uangnya tangkap orangnya," tukasnya. 

Terpisah, Bakal Calon Gubernur Rudy Mas’ud menyebut bahwa pihaknya pun tegas menolak politik uang. Namun demikian, saat ini Rudy mengaku fokus utama pihaknya adalah memastikan agar masyarakat mengetahui dan memahami dulu program yang mereka tawarkan. 

“Kalau kami, politik bicaranya adu strategi, gagasan, adu terobosan. Maka lahirlah program ungggulan kami. Nah kami tidak punya politik uang. Tapi ingat, semuanya perlu duit. Nda ada yang tidak pakai duit. Tapi bukan politik uang, itu namanya cost (biaya) politic,” ungkap Rudy, saat dihubungi melalui sambungan telepon Senin (16/9/2024).

Rudy memberi contoh, sejumlah hal vital dalam proses kampanye sudah pasti memerlukan biaya. “Orang masang spanduk emang gratis? Kan bayar. Ikan media juga bayar, gak ada yang gratisan. Karena kekuasaan itu tidak gratis, no free lunch lah. Tidak ada makan siang yang gratis bos, tapi bukan money politic tapi cost politic,” beber Rudy.

Herman A Hasan, Tim Pemenangan Rudy Mas’ud – Seno Aji menyebut, hingga kini pihaknya belum membentuk tim pemantau sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Isran-Hadi. Namun pada prinsipnya, ia menyatakan bahwa aturan prosedur Pilkada tidak memberi ruang kepada perilaku money politic untuk memenangkan pertarungan. 

“Aturan main jangan dilanggar. Tinggal sekarang bagaimana penyelenggara sejauh mana mereka efektif mampu melakukan pengawasan pemantauan. Itu juga penting urusan itu,” ujar Herman.

Sebagaimana yang diungkap Rudy, Herman bilang bahwa biaya politik adalah sebauh keniscayaan dalam pelaksanaan kontestasi Pilkada. Selama dana itu digunakan untuk kegiatan kampanye, sosialisasi dan lain sebagainya, maka hal tersebut tidak menjadi soal. “Yang tidak dibenarkan itu memaksakan kehendak kemudian membayar. Itu yang masuk kategori money politic. Orang sudah ada pilihan terus dipaksa itu yang keliru,” beber Herman.

Terkait tim pemantau yang dibentu oleh Tim Isran-Hadi, Herman menyebut itu adalah hal yang sah saja untuk dilakukan. Namun demikian, ia berharap dalam proses pemantauan harus mengedepankan kelengkapan data dan prosedur yang jelas. “Jangan kemudian menuduh, mencurigai misalnya tanpa bukti dan data yang lengkap. Semua punya peluang untuk memperbaiki demokrasi untuk menghilangkan money politic, dan  semua juga punya potensi untuk melakukan pelanggaran. Jadi kita harus punya komitmen bareng,” tegasnya.

Senada, Sudarno yang juga bagian dari Tim Pemenangan Rudy Seno menyebut pihaknya tak punya cukup waktu untuk melakukan hal semacam pemantauan pelanggaran. Untuk itu, Tim Rudy-Seno mempercayakan sepenuhnya pengawasan kepada penyelenggara Pemilu. 

“Kami tidak punya tenaga untuk yang begitu, kami serahkan ke penyelenggara. Ada Bawaslu ada Gakkumdu, mereka melakukan pengawasan sampai ke level TPS, dan didbiayai negara. Kalau mereka (Tim Isran-Hadi) mau mantau kami boleh, tapi kami enggak cukup waktu untuk memantau mereka,” demikian Sudarno. 

(Sf/Rs)