Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti minimnya anggaran Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Samarinda di tengah tingginya kasus penyalahgunaan narkotika. 

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mendorong penguatan dukungan anggaran, termasuk mengkaji kemungkinan penggunaan APBD untuk membiayai tes urine bagi pelajar agar pemeriksaan tidak membebani masyarakat.

Sri Puji menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena persoalan penyalahgunaan narkotika di Samarinda sudah semakin mengkhawatirkan. 

Di sisi lain, BNNK Samarinda sebagai instansi vertikal memiliki keterbatasan anggaran untuk menjalankan upaya pencegahan dan penanganan.

“Ternyata BNNK Kota Samarinda ini anggarannya minim, padahal ini adalah institusi vertikal,” ujar Sri Puji, Kamis (20/8/2026) .

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan ketika beban penanganan narkotika di daerah cukup besar, sementara dukungan anggaran masih terbatas. 

Ia menilai pemerintah tidak bisa berharap hasil maksimal jika dukungan terhadap upaya pencegahan belum sebanding dengan skala persoalan yang dihadapi. “Anggarannya kecil tapi harapannya terlalu besar,” ungkapnya.

Karena itu, Komisi IV mendorong adanya pembahasan lebih lanjut bersama fraksi-fraksi di DPRD Kota Samarinda untuk melihat bentuk dukungan anggaran yang dapat diberikan pemerintah daerah. 

Penguatan tidak hanya diarahkan pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui pemeriksaan dan sosialisasi.

Sri Puji menyebut kebutuhan anggaran tersebut antara lain dapat digunakan untuk pengadaan alat pemeriksaan, termasuk cartridge untuk tes urine tujuh parameter. 

Selain itu, sosialisasi pencegahan narkotika hingga tingkat RT dan lembaga masyarakat juga membutuhkan dukungan pembiayaan.

“Ini perlu perhatian, nah perhatiannya seperti apa? Tadi menganggarkan. Anggarannya apa? Untuk pencegahan, misalnya saja dengan membeli cartridge-nya atau membeli alat ukurnya untuk pemeriksaan 7 parameter tadi,” jelasnya.

Wacana tes urine juga menyasar lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Sri Puji mengatakan, setiap OPD pada prinsipnya dapat melakukan pemeriksaan urine terhadap pegawainya sebagai salah satu langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika.

“Setiap OPD bisa melakukan tes urine kepada setiap pegawainya, tapi itu kan tidak dilakukan. Di mana hambatannya? Karena anggaran,” katanya.

Selain pegawai, DPRD juga membahas kemungkinan tes urine bagi peserta didik. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya pencegahan sejak lingkungan pendidikan. 

Namun, pembiayaan pemeriksaan masih menjadi pembahasan karena Wali Kota Samarinda, Andi Harun sebelumnya menegaskan agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat.

“Nah tadi kami bicarakan, kalau bisa semua tes urine,” ungkap Sri Puji.

Ia menegaskan, jika tes urine bagi pelajar diterapkan, DPRD ingin memastikan biaya pemeriksaan tidak dibebankan kepada siswa maupun orang tua. 

Salah satu opsi yang sedang dikaji ialah mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Samarinda. “Apakah nanti itu bisa dianggarkan melalui APBD Kota? Itu yang kita bicarakan,” tuturnya.

Kendati demikian, belum ada keputusan mengenai pos anggaran yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pemeriksaan tersebut. 

DPRD masih akan membawa pembahasan ke masing-masing fraksi untuk melihat sikap dan kemungkinan pengalokasian anggaran.

“Apakah anggaran itu nanti bisa dimasukkan ke dalam Dinas Pendidikan atau ke mana, itu kita belum tahu, kita masih bicarakan,” pungkas Sri Puji.

(Sf/Lo)