Samarinda — Wali Kota Samarinda, Andi Harun membantah isu yang menyebut Pemerintah Kota Samarinda tidak mampu membayar tagihan listrik sehingga lampu penerangan di Jembatan Achmad Amins padam.

Ia menegaskan penyebab utama padamnya lampu penerangan jalan umum (PJU) di kawasan tersebut adalah pencurian kabel bukan persoalan kemampuan keuangan daerah.

Ia mengatakan informasi yang menyebut Pemkot Samarinda tidak sanggup membayar listrik merupakan informasi yang keliru dan berpotensi menjadi hoaks.

"Saya harus klarifikasi! Saya harus bantah pernyataan Pak Gubernur bahwa tidak menyalanya lampu di Jembatan Achmad Amins itu bukan karena kita tidak mampu bayar. Karena kabelnya dicuri," ujar Andi Harun, Kami (23/7/2026).

Menurutnya, aksi pencurian kabel tidak hanya terjadi di Jembatan Achmad Amins, tetapi juga di sejumlah titik lain, termasuk kawasan Pasar Segiri hingga Jalan Pahlawan. 

Para pelaku bahkan menggunakan atribut menyerupai petugas resmi agar tidak menimbulkan kecurigaan warga.

"Canggihnya para pencuri kabel itu pakai baju lapangan PLN dan Telkom. Jadi kalau ada orang lewat, dikira petugas resmi, padahal mereka mencuri kabel," tuturnya.

Andi Harun mengungkapkan seluruh pelaku pencurian kabel di beberapa lokasi telah berhasil ditangkap oleh jajaran Polresta Samarinda. 

Namun, kabel yang dicuri telah dijual sehingga pemerintah tidak dapat langsung menggantinya.

Ia menjelaskan pengadaan kabel menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga proses penggantian harus melalui mekanisme penganggaran dan persetujuan DPRD Kota Samarinda.

"Karena kabel pengadaannya lewat APBD, enggak bisa begitu dicuri langsung diganti. Harus menunggu APBD dan proses persetujuan," katanya.

Wali Kota juga meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. 

Menurutnya, pejabat publik perlu melakukan tabayun atau pengecekan terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi kepada publik agar tidak memunculkan kesalahpahaman.

Ia mengaku belajar pentingnya tabayun agar informasi yang disampaikan benar-benar berdasarkan fakta.

"Kalau terima informasi, tabayun dulu. Periksa dulu benar atau tidak informasi yang masuk supaya kita tidak menyebarkan hoaks," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga menyinggung kondisi keuangan Pemerintah Kota Samarinda yang masih memiliki utang pembangunan.

Namun ia menegaskan utang tersebut bukan sesuatu yang harus ditutupi selama digunakan untuk pembangunan dan diselesaikan secara bertanggung jawab.

"Yang salah itu kalau berutang tidak bertanggung jawab. Kalau ada utang untuk pembangunan dan diselesaikan dengan baik, itu berbeda," pungkasnya.

Di akhir pernyataannya, Andi Harun menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda terbuka apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memberikan tambahan bantuan keuangan bagi pembangunan di Kota Samarinda.

"Kalau Samarinda mau dibantu, dengan senang hati. Saya tunggu bantuan keuangan yang lebih besar lagi untuk Samarinda," pungkasnya.

(Sf/Rs)