Balikpapan – Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait persoalan ekonomi, kebijakan nasional, hingga berbagai permasalahan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Balikpapan.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Balikpapan Bergerak, Wisnu Nugroho mengatakan, pihaknya membawa lima tuntutan nasional dan sembilan tuntutan daerah yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

“Pada tingkat nasional, massa aksi mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), mengevaluasi kebijakan fiskal negara, meninjau kembali program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes), memastikan subsidi tepat sasaran, serta memperkuat sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter,” ucap Wisnu di sela-sela aksi.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah membatalkan perubahan ketiga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, serta menolak potensi kembalinya dwifungsi TNI-Polri.

Menurut Wisnu, isu kenaikan harga BBM menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai pemerintah perlu mengalokasikan ruang fiskal negara, untuk memperkuat subsidi energi di tengah meningkatnya harga bahan bakar.

“Isu nasional yang paling kami soroti adalah persoalan BBM. Kami memahami situasi global, termasuk kondisi di Selat Hormuz yang berdampak pada harga energi. Namun pemerintah perlu mengevaluasi penggunaan APBN agar tidak hanya berfokus pada program-program tertentu, tetapi juga memperhatikan subsidi energi yang sangat dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi yang pada akhirnya membebani masyarakat.

“Hari ini yang dirasakan masyarakat adalah harga BBM yang semakin mahal, khususnya Pertamax. Sementara untuk Pertalite di Balikpapan masih sulit didapatkan karena distribusinya terbatas. Ini menjadi perhatian yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya.

Wisnu juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program MBG dan Kopdes. Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun pemerintah perlu mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat saat ini, terutama terkait stabilitas harga energi.

“Program itu bagus, tetapi kebutuhan energi juga sangat penting karena dampaknya berantai. Ketika harga energi naik, harga pangan dan biaya transportasi juga ikut meningkat,” imbuhnya.

Sementara pada tingkat daerah, Aliansi Balikpapan Bergerak menyampaikan sembilan tuntutan yang meliputi persoalan distribusi BBM subsidi Pertalite, krisis tenaga pendidik, minimnya penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Kilometer 8 hingga Kilometer 28 Balikpapan Utara, serta pelanggaran jam operasional kendaraan berat.

Massa aksi juga menyoroti meningkatnya aksi kriminalitas, khususnya kasus begal di kawasan kilometer, maraknya parkir liar kendaraan besar di sekitar SPBU Kilometer 15 yang menggunakan bahu jalan, mangkraknya pembangunan Rumah Sakit Umum Sayang Ibu di Balikpapan Barat, dugaan pelanggaran analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) oleh proyek properti PT Mitra Gemilang, serta evaluasi sistem pengelolaan fasilitas publik yang dinilai belum optimal.

Menurutnya, persoalan keamanan dan ketertiban lalu lintas menjadi salah satu isu yang paling mendesak. Dirinya menyoroti banyaknya kendaraan besar yang parkir di bahu jalan sekitar SPBU Kilometer 15, sehingga menyebabkan penyempitan jalan dan kemacetan.

“Tidak semua kendaraan yang berada di sana sedang mengantre BBM. Banyak juga yang parkir di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan,” ujarnya.

Selain itu, minimnya penerangan jalan di sejumlah kawasan juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Wisnu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera merealisasikan target pemasangan lampu penerangan jalan yang telah dijanjikan.

“Pemkot Balikpapan sering menyampaikan program Balikpapan Terang. Kami berharap pemasangan sekitar 1.600 titik lampu penerangan jalan yang ditargetkan dapat segera direalisasikan. Sebab hingga saat ini masih banyak ruas jalan yang gelap dan rawan tindak kriminalitas,” akunya.

Aliansi Balikpapan Bergerak berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah. 

Mereka menilai penyelesaian persoalan energi, keamanan, infrastruktur, pendidikan dan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

(Sf/Lo)