Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperjuangkan pencairan dana kurang salur dari pemerintah pusat sebesar Rp2,2 triliun. 

Dana tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya perbaikan dan peningkatan sejumlah ruas jalan yang membutuhkan anggaran besar.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah telah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membahas sejumlah alternatif pembiayaan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.

Dalam upaya tersebut, Pemkab Kukar juga mendapat dukungan dari anggota DPR RI, Budi Satrio Djiwandono untuk mendorong agar dana kurang salur yang menjadi hak daerah dapat segera disalurkan melalui sejumlah skema.

“Kami sedang menindaklanjuti bagaimana dana kurang salur yang ada di pusat itu bisa disalurkan dengan baik melalui beberapa skema. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan rumah besar pembangunan daerah,” ujar Aulia, Jumat (6/11/2026).

Ia mengungkapkan terdapat sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Kukar yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar, seperti Jalan Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun.

Kemudian Jalan Muara Wis menuju Kota Bangun, Jalan menuju Ibu Kota Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, Jalan penghubung Salo Cella dan Batu-Batu di Kecamatan Muara Badak serta Jalan Santan Ulu menuju Santan Ilir di Kecamatan Marang Kayu.

Menurutnya, peningkatan dan pembangunan jalan antardesa maupun antarkecamatan menjadi bagian dari misi kelima dalam program Kukar Idaman Terbaik. 

Karena itu, pemenuhan kebutuhan anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur tersebut.

“Upaya itu masih terus ditindaklanjuti agar kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dapat terpenuhi,” terangnya.

Selain memperjuangkan dana kurang salur, Pemkab Kukar juga menjajaki dukungan pembiayaan melalui PT SMI agar proyek-proyek prioritas tetap dapat berjalan meski kondisi keuangan daerah mengalami penurunan.

“skema pembiayaan melalui PT SMI juga sedang dipersiapkan,” ucapnya.

Aulia berharap berbagai upaya koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga pembiayaan tersebut dapat membuahkan hasil. 

Dengan begitu, pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini membutuhkan anggaran besar dapat dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Kukar. (Adv)

(Sf/Rs)