Tenggarong - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai mengarahkan program peningkatan keterampilan tenaga kerja agar lebih banyak menjangkau masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah. 

Melalui program Kukar Siap Kerja, warga tidak hanya dibekali kemampuan untuk memasuki dunia industri, tapi juga didorong membangun usaha secara mandiri.

Kukar Siap Kerja yang menjadi salah satu program dedikasi Kukar Idaman Terbaik ini telah mencatatkan 305 peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi kerja. 

Dari jumlah tersebut, hampir 100 orang di antaranya telah mendapatkan penempatan kerja.

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kukar, Dendy Irawan menyatakan keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu menjadi salah satu fokus pelaksanaan program tahun ini.

Prioritas itu terlihat dari komposisi peserta pelatihan, tercatat 85 persen dari total peserta berasal dari kelompok desil 1-5, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi terbawah.

“Dari 305 orang yang sudah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kompetensi siap kerja, sebanyak 85 persen di antaranya berasal dari kelompok desil 1-5,” ujar Dendy dalam pekan ini.

Menurutnya, Kukar Siap Kerja tidak hanya berorientasi pada penyediaan tenaga kerja untuk sektor formal. 

Program ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan keterampilan sebagai modal menjalankan usaha sendiri.

Untuk jalur formal, pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan perusahaan, industri dan dunia usaha. 

Dengan cara itu, kemampuan yang diperoleh peserta diharapkan sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan pasar.

Sementara, jalur nonformal diarahkan pada pembentukan kelompok tenaga kerja mandiri. 

Nantinya, peserta akan mendapatkan pelatihan keterampilan sekaligus bantuan peralatan untuk memulai kegiatan usaha.

Berdasarkan pendataan dari Distransnaker Kukar, terdapat enam kelompok tenaga kerja mandiri yang dibentuk melalui program tersebut. 

Kelompok itu tersebar di Muara Wis, Kota Bangun, Loa Kulu, Sebulu serta dua kelompok di Tenggarong.

Setiap kelompok menjalani pelatihan selama lima hari dengan pendampingan instruktur dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). 

Setelah pelatihan itu selesai, peserta akan memperoleh peralatan sesuai bidang keterampilan yang dipelajari, termasuk perlengkapan perbengkelan dan pertukangan.

Dendy berharap bantuan tersebut tidak berhenti sebagai fasilitas pelatihan, tapi dapat menjadi modal awal bagi kelompok untuk menjalankan usaha secara berkelanjutan.

Bahkan, peserta nantinya berpeluang mengakses dukungan pembiayaan melalui program Kredit Kukar Idaman Terbaik dengan bunga nol persen setelah memasuki bulan ketiga dan keempat pengembangan usaha.

Di sisi lain, peluang peningkatan keterampilan juga diupayakan melalui program pemerintah pusat. 

Salah satunya Program Magang Nasional Batch 3 yang memiliki kuota 75 ribu peserta secara nasional.

Distransnaker diketahui telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan di Kukar agar dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara. 

Program tersebut dinilai dapat membantu lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja untuk memperoleh kesempatan memasuki dunia profesional.

Peserta magang nantinya mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditanggung kementerian, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan, pengalaman kerja hingga sertifikasi.

Perusahaan yang terlibat hanya perlu menyiapkan makan siang dan mentor untuk mendampingi peserta selama menjalani kegiatan magang.

Kesempatan serupa juga tengah diupayakan bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Melalui program pelatihan dari pemerintah pusat, mereka dapat kembali meningkatkan keterampilan agar memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan baru.

“Kami upayakan seluruh program ini bisa diakses dalam sisa dua bulan terakhir tahun ini. Jika pelaksanaannya berjalan baik dan berlanjut pada 2027, kami akan meningkatkan upaya mengakses berbagai program kementerian untuk memperluas kesempatan kerja masyarakat Kukar,” bebernya.

Untuk pelaksanaan berikutnya, Distransnaker juga menyiapkan penguatan sistem pendaftaran dan seleksi peserta melalui platform Kukar Siap Kerja.

Sistem ini akan terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk membantu menentukan calon penerima manfaat, terutama dari kelompok desil 1 sampai 5.

Data sosial ekonomi tersebut akan diperbarui setiap tiga bulan melalui Dinas Sosial. 

Dengan sistem ini, penentuan peserta diharapkan lebih tepat sasaran sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai pelatihan yang tersedia.

Dendy menyebut target dasar pelatihan kompetensi dalam program ini sebanyak 300 orang setiap tahun. 

Namun, pemerintah daerah berupaya meningkatkan proporsi peserta dari kelompok desil 1-5 hingga mencapai 90 persen, sementara 10 persen lainnya tetap dialokasikan bagi masyarakat di luar kelompok tersebut.

Melalui berbagai jalur pelatihan, penempatan kerja, pemagangan hingga pengembangan usaha mandiri, Kukar Siap Kerja diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kukar. (Adv)

(Sf/Rs)