Tenggarong – Pemkab Kukar terus mengejar pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke desa dan wilayah pedalaman dengan memperkuat ketersediaan tenaga kesehatan. 

Selain memastikan kebutuhan perawat dan bidan di desa melalui program satu perawat satu bidan, pemerintah daerah juga mendorong pemenuhan dokter umum hingga dokter spesialis, agar masyarakat di wilayah terpencil tidak harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pelayanan medis.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam pembenahan pelayanan kesehatan daerah. Menurutnya, keberadaan tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat dasar harus dipastikan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, terutama di wilayah dengan akses yang terbatas.

"Beberapa puskesmas kita sebelumnya sempat kosong dokter, seperti di Muara Wis dan Tabang. Sekarang sudah terpenuhi semua. Kami bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga keberlanjutan ketersediaan tenaga kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Aulia, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan, pemerataan tenaga kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan pengadaan aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pemkab Kukar perlu mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan dan kerja sama agar kebutuhan tenaga kesehatan di desa dapat dipenuhi secara bertahap.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah yakni program satu perawat dan satu bidan di setiap desa. Program tersebut telah dimasukkan dalam anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang lebih dekat dengan masyarakat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat desa tidak kesulitan memperoleh layanan kesehatan hanya karena keterbatasan tenaga medis. 

Kehadiran perawat dan bidan di desa diharapkan dapat memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendukung upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat.

Dukungan dari pemerintah provinsi turut dimanfaatkan untuk memperkuat ketersediaan tenaga spesialis, sehingga pelayanan medis dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Penguatan sumber daya manusia kesehatan tersebut berjalan beriringan dengan pembenahan fasilitas pelayanan. 

Pemkab Kukar telah mengoperasikan Rumah Sakit Muara Badak untuk memperkuat layanan bagi masyarakat Muara Badak dan Marangkayu yang sebelumnya harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.

Jaringan pelayanan kesehatan daerah juga diperkuat melalui sejumlah rumah sakit rujukan. Wilayah hulu mendapat dukungan RSUD Dayaku Raja, kawasan lainnya diperkuat melalui rumah sakit daerah, sementara seluruh layanan terkoneksi dengan RSUD AM Parikesit sebagai salah satu pusat rujukan di Kukar.

Aulia menilai pembenahan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan tenaga medis hingga fasilitas dan sistem pelayanan. 

Dengan begitu, peningkatan akses kesehatan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di desa dan wilayah pedalaman.

Selain pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas, Pemkab Kukar juga memastikan kebijakan pelayanan kesehatan menggunakan KTP tetap berjalan. Masyarakat dapat mengakses pelayanan di puskesmas, klinik maupun rumah sakit dengan menunjukkan KTP.

"Pelayanannya sudah berjalan dengan baik. Masyarakat tidak lagi dibebani persyaratan lain untuk mendapatkan pengobatan di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Cukup menggunakan KTP," tuturnya. (Adv)

(Sf/Lo)