Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai memperkuat pemerataan tenaga kesehatan hingga tingkat desa dengan menyiapkan kebijakan satu perawat dan satu bidan di setiap desa melalui dukungan anggaran desa. 

Kebijakan ini ditempuh karena pemerintah menyadari kebutuhan tenaga kesehatan tidak cukup dipenuhi hanya melalui formasi ASN dan P3K, sementara pelayanan kesehatan masyarakat harus tetap berjalan hingga ke tingkat paling dasar.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan satu perawat satu bidan tersebut telah dimasukkan dalam anggaran BKKD di masing-masing desa. 

Nantinya, keberadaan tenaga kesehatan itu diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus memberikan dukungan langsung kepada masyarakat di tingkat desa.

"Kita sadar bahwa ASN dan P3K saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran BKKD kita di masing-masing desa untuk satu perawat satu bidan," ujar Aulia, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, perawat dan bidan yang ditempatkan di desa akan menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan dari tingkat akar rumput. 

Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan tidak hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, tetapi juga diperkuat dengan sumber daya manusia yang berada dekat dengan masyarakat.

"Di mana satu perawat satu bidan ini nanti juga mensupport untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang ada di desa," ungkapnya.

Aulia mengatakan penguatan SDM kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar membangun sistem kesehatan secara menyeluruh. 

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan.

Persoalan kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter, juga sebelumnya menjadi perhatian pemerintah. Beberapa puskesmas sempat mengalami kekosongan dokter, di antaranya Puskesmas Marangkayu dan Tabang. Namun, kondisi tersebut kini telah ditangani dan kebutuhan dokter di puskesmas tersebut telah terpenuhi.

"Kemarin sempat ada beberapa puskesmas kita yang kosong dokter. Nah hari ini sudah terpenuhi semua. Kemarin Marangkayu dan Tabang itu dokternya tidak ada, tapi hari ini sudah terpenuhi," jelasnya.

Momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Kukar, lanjut Aulia, menjadi kesempatan untuk mengevaluasi berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah bersama seluruh insan kesehatan. 

Dengan tema nasional "Sehat untuk Semua", pemerintah daerah ingin memastikan agenda kesehatan tidak berhenti pada pelayanan dasar, tetapi terus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Ia menyebut upaya tersebut juga berjalan melalui kolaborasi Pemkab Kukar bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta organisasi profesi. Seluruh unsur tersebut dinilai memiliki peran masing-masing dalam memperkuat sistem kesehatan daerah.

"Kita berharap memang semua ini bisa tersusun, terbingkai dengan rapi di sistem kesehatan daerah yang sebenarnya sudah ada dan terus disempurnakan oleh Dinas Kesehatan," katanya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memetakan pembagian tugas dan peran setiap unsur kesehatan secara lebih jelas. 

Langkah ini sekaligus diharapkan membuat pelayanan kesehatan masyarakat Kukar semakin merata, terutama bagi warga yang berada di wilayah desa dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses tenaga kesehatan.

"Jadi dengan sistem kesehatan daerah ini kita sudah bisa memetakan siapa melakukan apa dan pembagian peran serta tugasnya sudah jelas satu dengan yang lainnya," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)