Tanjung Redeb - Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menyampaikan dan menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Berau dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Selasa (31/3/2026).

Dalam penyampaiannya, Gamalis menjelaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah yang memuat hasil penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun, sekaligus menjadi gambaran kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

"Laporan ini memuat pencapaian kinerja pemerintah daerah yang dijabarkan lebih rinci dalam dokumen LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2025," ujar Gamalis.

Ia pun menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada tahun 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp5 triliun dari target Rp5,3 triliun atau sekitar 94,57 persen. 

"Capaian ini menunjukkan kinerja keuangan daerah yang cukup optimal di tengah berbagai tantangan pembangunan," tuturnya.

Sementara itu, ia mengatakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan sekaligus mengatasi berbagai persoalan utama, seperti penanganan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga penguatan daya saing investasi daerah.

"Dari sisi pembangunan manusia, Kabupaten Berau menunjukkan tren positif. Jumlah penduduk meningkat dari 299.055 jiwa pada 2024 menjadi 308.020 jiwa pada 2025. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 5,08 persen menjadi 4,44 persen," terangnya.

Kemudian, dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut mengalami peningkatan dari 77,17 pada 2024 menjadi 77,72 pada 2025, yang menempatkan Berau pada posisi keempat tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Namun demikian, dirinya menyebut pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan signifikan, dari 7,28 persen pada 2024 menjadi 2,48 persen pada 2025. Kondisi ini menjadikan Berau sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Kalimantan Timur.

"Perlambatan ini menunjukkan perlunya penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, serta optimalisasi belanja pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi," jelasnya.

Sementara itu, ia mengatakan untuk sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi struktur perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 48,11 persen terhadap PDRB, meskipun sektor tersebut mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen pada tahun yang sama.

Terakhir, Gamalis menjelaskan, Laporan ini memuat pencapaian kinerja pemerintah daerah yang di jabarkan lebih rinci dalam dokumen LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2025. Pemkab Berau juga menyerahkan sepenuhnya evaluasi terhadap LKPJ ini kepada DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

"Mari kita jalin sinergi dan kerja sama untuk membangun Kabupaten Berau menjadi daerah yang unggul, makmur, maju, dan sejahtera," tutupnya. (Adv)

(Sf/Lo)