Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, M. Hendratno membuka secara resmi kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus bagi penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, di Balai Mufakat Tanjung Redeb, Rabu, (2/7/2025).

Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau.

Dalam sambutan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau, M. Hendratno mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Berau hari ini, sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak dan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan.

"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksana perlindungan perempuan dan anak sangat diperlukan," ujar Hendratno.

Ia menekankan kepada para aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) se-Kabupaten Berau, untuk dapat mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ini dengan baik.

"Jaminan perlindungan anak dan perempuan menjadi sesuatu yang sangat krusial. Sebab, tidak dapat dipungkiri, bahwa SDM adalah kunci keberhasilan suatu pembangunan daerah," tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya pun berharap kegiatan hari ini dapat menguatkan komitmen dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak-anak dan perempuan sekaligus menenuhi hak-hak mereka, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

"Untuk itu, kita harus memastikan perempuan dan anak-anak Berau aman dari tindak kekerasan," tegasnya.

Dengan adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan para penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap ruang aman bagi perempuan dan anak. 

Ia pun mendorong seluruh pihak termasuk masyarakat dapat ikut berpatisipasi dalam meningkatkan kepedulian dan menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga, dapat memperoleh jaminan keselamatan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

"Saya minta dengan adanya pelatihan ini dapat dijadikan pembelajaran yang lebih baik. Jadilah penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, yang memiliki kemampuan advokasi dan manajemen penanganan kasus yang profesional," tuturnya.

Hendratno pun berharap dengan berbagai upaya dan langkah yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan. 

"Saya harapkan ini sebagai langkah yang dapat menekan kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Berau," tandasnya. (Adv)

(Sf/Rs)