Tanjung Redeb - Dalam upaya memperkuat sinergitas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) menggelar Pertemuan Koordinasi Kerjasama Lintas Sektor, di Ruang Paris Hotel Bumi Segah, Tanjung Redeb, Senin (17/11/2025). 

Kegiatan ini mempertegas komitmen dan keseriusan Pemkab Berau dalam mengantisipasi terjadinya TPPO di wilayah Kabupaten Berau.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengatakan bahwa Kabupaten Berau termasuk kabupaten yang cukup potensial untuk menjadi tempat atau menjadi sasaran perdagangan orang. Apalagi mengingat Berau dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan wilayah yang menjadi pusat maupun  tujuan wisata.

"Harapan saya terkait koordinasi hari ini dengan adanya kerjasama lintas sektor maka kasus TPPO bisa diminimalkan atau di antisipasi," ujar Sri.

Ia menyampaikan bahwa pencegahan TPPO tersebut membutuhkan kewaspadaan bersama seluruh instansi. Mengingat kondisi geografis dan dinamika sosial Berau yang berpotensi dimanfaatkan pelaku dalam perdagangan orang.

"Karena saat ini memang tantangan untuk kedepannya terkait kasus TPPO ini sangat-sangat berat apalagi di era globalisasi dan media sosial ini luar biasa," tuturnya.

Dirinya pun menyebut bahwa Kabupaten merupakan kota kecil yang berada di ujung Kalimantan Timur (Kaltim) bagian utara yang berbatasan dengan Kalimantan Utara (Kaltara) Selain itu Berau juga memiliki pulau maratua yang berbatasan dengan negara Filipina serta Kecamatan biduk-biduk yang berbatasan dengan Sulawesi, sehingga tingkat kerentanan tinggi terhadap aktivitas ilegal.

"Saya juga menyimpan kekhawatiran dari transportasi laut dan pergerakan imigrasi. Banyak pekerja dari luar daerah yang masuk melalui jalur ini. Aktivitas perdagangan pun sangat tinggi. Ini perlu kita awasi bersama, termasuk melalui pengetatan di pelabuhan, bandara, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum," ujarnya.

Oleh karena itu, ia pun menekankan koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi. Sehingga, ia pun mendorong keaktifan dinas terkait seperti DPPKBP3A untuk tidak hanya berkoordinasi dengan organisasi perempuan formal, tetapi juga dengan Majelis Taklim dan komunitas masyarakat yang aktif berinteraksi langsung ke warga sekitar.

"Organisasi perempuan memang penting, tetapi Majelis Taklim dan perkumpulan masyarakat lain juga harus kita rangkul sebagai sasaran utama sosialisasi bahaya TPPO," katanya.

Terakhir, Sri menegaskan bahwa pencegahan TPPO bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat

"Pencegahan TPPO adalah tanggung jawab bersama. Kita semua ingin anak-anak dan generasi muda Berau tumbuh dalam lingkungan yang aman," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)