Pemerintah Kabupaten Berau

    Pemerintah Kabupaten Berau

    Resmi Ditunjuk menjadi Korwil Kaltim Apkasi 2025-2030, Sri Juniarsih Suarakan Isu Perizinan Daerah

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    01 Agustus 2025 pukul 16:31 WITA

    Foto bersama saat Rakor Korwil Apkasi di Sekretariat Apkasi, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025). (Foto: Prokopim Berau)

    Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, resmi ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk periode 2025-2030.

    Dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Korwil Apkasi tersebut, Bupati Sri didampingi turut didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Berau, M. Hendratno, serta Pejabat Fungsional Bagian Tata Pemerintahan Setkab Berau, Joko Fitrianto, di Sekretariat Apkasi, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025).

    Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, dan dihadiri para koordinator wilayah dari seluruh Indonesia. Yang mana dalam forum itu membahas agenda strategis Apkasi ke depan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab Korwil serta sinergi dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden RI di daerah.

    "Koordinator wilayah memiliki peranan yang strategis dalam menghimpun berbagai permasalahan di daerah untuk disampaikan kepada Apkasi di tingkat pusat," tungkas Bursah Zarnubi.

    Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan sejumlah isu krusial yang dihadapi pemerintah kabupaten, khususnya terkait keterbatasan kewenangan daerah dalam perizinan pertambangan mineral dan batu bara (minerba), termasuk galian C seperti pasir dan koral yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

    "Daerah kita memiliki anugerah sumber daya alam yang luar biasa, namun kita sulit mengelola karena keterbatasan perizinan. Ini perlu kita diskusikan melalui Apkasi kepada pemerintah pusat," ujar Sri Juniarsih.

    Ia pun berharap dengan kepengurusan Apkasi ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam mengakomodasi kepentingan pembangunan di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia.

    Sri Juniarsih Sebagai Korwil Kaltim juga menyatakan siap mengemban amanah tersebut. Ia juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan seluruh bupati di Kaltim guna memastikan sinergi program Apkasi berjalan optimal termasuk terkait program pusat di daerah.

    "Tentu kami akan tindak lanjuti apa yang telah disampaikan dan sampaikan kepada seluruh anggota Apkasi di Kalimantan Timur," tuturnya.

    Sri pun menilai Apkasi ini merupakan hal penting bagi pemerintah kabupaten untuk berbagi informasi, pengalaman, serta merumuskan solusi bersama atas tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. (Adv)

    (Sf/Rs)

    Pemerintah Kabupaten Berau

    Pemerintah Kabupaten Berau

    Resmi Ditunjuk menjadi Korwil Kaltim Apkasi 2025-2030, Sri Juniarsih Suarakan Isu Perizinan Daerah

    Penulis:Baiq Eliana|Redaktur:Rusdianto
    01 Agustus 2025 pukul 16:31 WITA

    Foto bersama saat Rakor Korwil Apkasi di Sekretariat Apkasi, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025). (Foto: Prokopim Berau)

    Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, resmi ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk periode 2025-2030.

    Dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Korwil Apkasi tersebut, Bupati Sri didampingi turut didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Berau, M. Hendratno, serta Pejabat Fungsional Bagian Tata Pemerintahan Setkab Berau, Joko Fitrianto, di Sekretariat Apkasi, Jakarta Selatan, Rabu (30/7/2025).

    Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Apkasi, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, dan dihadiri para koordinator wilayah dari seluruh Indonesia. Yang mana dalam forum itu membahas agenda strategis Apkasi ke depan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab Korwil serta sinergi dengan arah kebijakan nasional, terutama dalam mendukung implementasi Asta Cita Presiden RI di daerah.

    "Koordinator wilayah memiliki peranan yang strategis dalam menghimpun berbagai permasalahan di daerah untuk disampaikan kepada Apkasi di tingkat pusat," tungkas Bursah Zarnubi.

    Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan sejumlah isu krusial yang dihadapi pemerintah kabupaten, khususnya terkait keterbatasan kewenangan daerah dalam perizinan pertambangan mineral dan batu bara (minerba), termasuk galian C seperti pasir dan koral yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.

    "Daerah kita memiliki anugerah sumber daya alam yang luar biasa, namun kita sulit mengelola karena keterbatasan perizinan. Ini perlu kita diskusikan melalui Apkasi kepada pemerintah pusat," ujar Sri Juniarsih.

    Ia pun berharap dengan kepengurusan Apkasi ini dapat menjadi jembatan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam mengakomodasi kepentingan pembangunan di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia.

    Sri Juniarsih Sebagai Korwil Kaltim juga menyatakan siap mengemban amanah tersebut. Ia juga menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan seluruh bupati di Kaltim guna memastikan sinergi program Apkasi berjalan optimal termasuk terkait program pusat di daerah.

    "Tentu kami akan tindak lanjuti apa yang telah disampaikan dan sampaikan kepada seluruh anggota Apkasi di Kalimantan Timur," tuturnya.

    Sri pun menilai Apkasi ini merupakan hal penting bagi pemerintah kabupaten untuk berbagi informasi, pengalaman, serta merumuskan solusi bersama atas tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. (Adv)

    (Sf/Rs)