Tanjung Redeb - Pemkab bersama DPRD Berau menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, Jumat (15/8/2025).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Dedy Okto Nooryanto, dihadiri oleh Wabup Gamalis, Wakil Ketua I, Subroto dan Wakil Ketua II, Sumadi, anggota DPRD dan OPD. 

Bupati Berau, Sri Juniarsih mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dan legislatif yang berhasil menyelesaikan pembahasan rancangan KUA-PPAS 2026 dengan tepat waktu. 

"Ini wujud keseriusan kita sekaligus sinergi yang baik antara pemda bersama unsur legislatif demi kemajuan Berau," ujar Sri.

Dalam rapat itu, Bupati Berau juga menyampaikan prioritas pembangunan 2026 akan difokuskan pada tujuh bidang utama, yakni peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mewujudkan wilayah yang aman, damai dan demokratis. 

Kemudian pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, reformasi birokrasi berorientasi pelayanan, peningkatan konektivitas dan infrastruktur publik, ketangguhan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengembangan ekonomi unggulan berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih.

"Dalam penyusunan KUA PPAS Berau 2026, Pemkab Berau berusaha semaksimal mungkin menyusun program dan kegiatan yang sifatnya prioritas sesuai kebutuhan dan anggaran yang tersedia," tuturnya.

Dirinya pun mengatakan secara garis besar alokasi anggaran pada KUA PPAS 2026 akan digunakan untuk operasional OPD dengan porsi minimal. Program kegiatan yang sifatnya mendesak dan untuk penunjang pelayanan publik utamanya standar pelayanan, penuntasan 18 program unggulan dan program delapan plus dan dukungan anggaran terkait percepatan penurunan stunting.

"Program-program berbasis kesejahteraan sudah seharusnya menjadi prioritas pembangunan di semua bidang sehingga hasil dari proses pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat Berau," katanya.

Ia menegaskan kini kemampuan anggaran pemerintah mengalami keterbatasan, sehingga penetapan pengalokasian anggaran pun harus secara tepat dan bijaksana.

“Belum semua usulan dapat kami akomodir tahun ini. Saya menyadari masih terdapat berbagai kekurangan pada aktivitas pembangunan yang kami laksanakan sebelumnya. Tapi semua itu akan dibenahi dalam pelaksanaan pembangunan yang akan datang," ungkapnya.

Terakhir, Sri pun mendorong seluruh pihak untuk bersatu membangun Berau. Sebab pembangunan tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi menjadi tanggung jawab DPRD dan seluruh elemen masyarakat. 

Sehingga dengan kerja sama yang baik dapat mewujudkan Berau yang maju, unggul, berkelanjutan, makmur dan sejahtera. "Mari kita bersatu membangun Berau semakin baik kedepan," tandasnya. (Adv)

(Sf/Rs)