Tanjung Redeb - Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said mendorong percepatan penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Berau 2025-2029 sebagai upaya memperkuat arah pembangunan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan PJPK yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau di Ruang Rapat Kakaban Setda Berau, Kamis (4/6/2026).

Menurut Sekda Berau, M Said, pembangunan kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah perlu memiliki dokumen yang mampu menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan, program, hingga evaluasi pembangunan selama lima tahun ke depan.

"Oleh karena itu penting menyusun PJPK agar dalam menyusun kebijakan, perencanaan, eksekusi, kemudian evaluasi dapat dilakukan secara maksimal," ujar Said.

Ia menjelaskan, kependudukan merupakan aspek mendasar dalam pembangunan. Penduduk tidak hanya menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang berkontribusi terhadap kemajuan daerah.

Dirinya pun menegaskan pentingnya penyusunan PJPK mengingat Kabupaten Berau terus berkembang di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, investasi, pariwisata hingga pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika kependudukan yang harus diantisipasi melalui perencanaan yang matang.

"Melalui dokumen ini nantinya, pemerintah daerah dapat memetakan berbagai persoalan dan peluang kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, kebutuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, persebaran penduduk hingga penguatan ketahanan keluarga," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bonus demografi yang dimiliki saat ini harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu mendukung pembangunan daerah.

"Jumlah penduduk yang semakin besar memang menjadi keuntungan. Cuma masalahnya apakah dengan penduduk yang cukup banyak tersebut berkontribusi baik terhadap pembangunan. Jangan sampai jumlah penduduknya banyak, tetapi lebih banyak masalah daripada prestasi yang dihasilkan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, M Said mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan dokumen tersebut. Menurutnya, pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab DPPKBP3A sebagai leading sector, melainkan membutuhkan dukungan seluruh OPD.

"Saya berharap forum FGD ini dapat menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan, data, gagasan, serta perspektif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga menghasilkan dokumen yang berkualitas, implementatif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan kependudukan serta pembangunan daerah secara keseluruhan," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)