Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membentuk tim percepatan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Kelay sebagai upaya mengoptimalkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Kecamatan Kelay yang digelar di Hotel Mercure, Tanjung Redeb, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bupati Berau Nomor 8 Tahun 2026.

Diketahui Kecamatan Kelay terdiri dari 14 kampung, dengan delapan kampung berstatus berkembang dan enam kampung berstatus maju. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, pemerintah menilai wilayah ini memiliki peluang besar untuk berkembang lebih pesat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said menyampaikan percepatan pembangunan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

"Alhamdulillah YKAN sangat berkontribusi dalam menutup hal-hal yang mungkin belum dapat kami maksimalkan. Tidak hanya di Kelay, tetapi juga di kecamatan lain, terutama dalam peningkatan kapasitas dan fasilitasi pembangunan," ujar Sekda.

Menurutnya potensi besar yang dimiliki Kecamatan Kelay seharusnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

"Kalau suatu daerah memiliki banyak potensi, seharusnya masyarakatnya bisa lebih cepat sejahtera. Namun tentu ada berbagai faktor yang perlu dirumuskan secara bersama-sama. Jangan sampai potensi yang besar tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Ia mengatakan Kelay juga memiliki posisi strategis sebagai daerah transit jalur darat menuju dan dari Berau. Hal ini menjadi alasan penting untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung di wilayah tersebut.

"Kelay ini daerah transit. Banyak masyarakat yang menuju Samarinda singgah di sana. Sangat disayangkan jika daerah transit justru tidak berkembang lebih baik," katanya.

Namun demikian, Sekda Berau menyampaikan upaya percepatan pembangunan masih menghadapi tantangan, terutama terkait efisiensi anggaran daerah.

"Yang sangat meresahkan kita adalah masalah efisiensi. Tahun lalu kita masih cukup nyaman dengan APBD yang ada, tetapi di 2026 terjadi penurunan sehingga rencana besar menjadi terkendala," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)