Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya mencegah korupsi di daerah khususnya di Kabupaten Berau. Hal ini disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), di Ruang Rapat RPJPD Bapelitbang, Kabupaten Berau, Kamis (4/9/2025).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menjelaskan MCSP ini juga merupakan indikator yang digunakan oleh KPK dalam mengukur upaya pencegahan korupsi di daerah.

"Hasil sementara saat ini per 2 September 2025, Kabupaten Berau berada di peringkat pertama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai verifikasi atau indeks 33,90 dalam perubahan nilai di area penganggaran dan optimalisasi penerimaan daerah, dan urutan 51 se-Indonesia," ungkap Bupati Berau.

Dirinya pun mengapresiasi pencapaian ini dan juga pencapaian dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, ia pun mengatakan hal ini berkat kerjasama yang solid dari semua perangkat daerah di semua area penilaian.  

"Saya harapkan untuk tahun 2025 bisa meningkat lagi dan masing-masing area bisa mencapai target nilai minimal rata-rata 95 persen," ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengingatkan kepada semua pihak bahwa keberhasilan MCSP bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat maupun perangkat daerah tertentu, tetapi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum serta dukungan masyarakat.  

"Saya mendorong penguatan sinergitas kita semua," tuturnya.

Selain itu, beberapa hal yang ditekankan oleh bupati yakni pertama, memastikan setiap rencana aksi dan pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sebagai formalitas laporan, agar indeks MCSP berbanding lurus dengan nilai SPI. 

"Kedua, perkuat budaya integritas di setiap lini pemerintahan, selaras dengan nilai ASN Berakhlak," katanya.

Ia pun menyampaikan poin ketiga yakni meningkatkan partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan, tingkatkan kepercayaan publik, dan laksanakan efisiensi serta program-program yang berbasis kerakyatan. 

"Tidak kalah penting, saya juga mengingatkan kepada para masyarakat agar menjaga sikap, kedepankan empati terhadap kehidupan masyarakat, jangan flexing harta kekayaan, dan ikutlah menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Berau," tambahnya.

Terakhir, Sri juga menyoroti beberapa hari terakhir yang mana masyarakat melakukan kritik terhadap kinerja pejabat publik. 

"Saya ingin kita semua menyadari bahwa kita ini adalah pelayan publik. Untuk itu, mari meningkatkan kinerja dan prestasi demi kesejahteraan masyarakat Kota Sanggam," tandasnya. (Adv)

(Sf/Rs)