Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini memasuki fase kewaspadaan fiskal setelah pemerintah pusat memastikan adanya pemotongan atau pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 mendatang. Kondisi tersebut diprediksi akan berdampak besar terhadap percepatan pembangunan daerah apalagi diperkirakan pemotongan tersebut dapat mencapai Rp1,7 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said, mengatakan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak dapat dihindari, mengingat pemerintah pusat tengah melakukan efisiensi nasional secara besar-besaran.

"Pemotongan ini tentu akan sangat terasa. Terutama dalam hal pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung. Kami sudah diarahkan untuk melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai sektor," ujarnya.

Meski begitu, ia pun mengakui bahwa dirinya juga cukup pesimis terhadap progres pembangunan yang bisa dicapai di tengah keterbatasan anggaran tersebut. Pasalnya, progres pembangunan kemungkinan besar tidak akan secepat tahun-tahun sebelumnya.

Kendati demikian, dirinya juga mengatakan bahwa kebijakan efisiensi yang lebih ketat akan diberlakukan, melanjutkan langkah penghematan yang sudah dimulai sejak awal 2025, seperti pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas.

Pemkab Berau juga telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi tambahan untuk tahun 2026 yakni Pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen, Pengurangan penggunaan BBM hingga 60 persen, Penghapusan pengadaan baju dinas, kendaraan dinas, dan laptop baru.

Namun, dirinya menegaskan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) diupayakan tidak akan terpotong. Sebab, ia menilai bahwa TPP menjadi salah satu pendorong utama semangat bekerja dan pergerakan ekonomi daerah

"Kalau pekerjaan fisik akan terdampak, tapi untuk TPP kami pastikan tetap aman," tuturnya.

Terakhir, Said pun menyampaikan bahwa tekanan fiskal nasional yang cukup berat dengan defisit anggaran pusat mencapai Rp600 hingga Rp700 triliun menjadi penyebab utama pengetatan anggaran. Dimana, Pemerintah pusat juga kini fokus pada sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih.

"Tentu ini akan berdampak luar biasa terhadap pergerakan daerah karena banyak hal yang harus disesuaikan," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)