Tanjung Redeb - Kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Berau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pun mulai menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah, sembari memperjuangkan tambahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan pihaknya terus berupaya agar pembangunan di Bumi Batiwakkal tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah terbatas. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan kunjungan langsung ke sejumlah kementerian untuk menyampaikan usulan pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran.

Menurutnya, mendapatkan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak bisa dilakukan secara instan. Ada mekanisme dan tahapan yang harus dipenuhi agar usulan daerah dapat diakomodasi.

"Kami terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, terutama untuk memperjuangkan program pembangunan yang penting bagi masyarakat. Mudah-mudahan upaya yang kami lakukan ke kementerian ini bisa segera terealisasi," ujar Sri.

Sementara itu, keterbatasan anggaran membuat Pemkab Berau harus lebih selektif dalam menentukan kelanjutan proyek pembangunan. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap belanja yang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan agar tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari.

"Kami harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kalau proyek sudah berjalan, tentu tetap kita lanjutkan. Tapi, untuk proyek yang masih dalam proses lelang dan belum ada progres pengerjaan, ada kemungkinan ditunda. Kami tidak mau memaksakan pembangunan sampai harus berutang," tegasnya.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, dirinya memastikan upaya mencari tambahan dukungan anggaran akan terus dilakukan. Agenda kunjungan ke sejumlah kementerian dijadwalkan berlanjut hingga pertengahan November mendatang.

Selanjutnya, usai kunjungan ke beberapa kementerian, ia akan kembali melajutkan di antaranya Kementerian Ekonomi Kreatif, kementerian yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) RI, serta sejumlah direktorat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kunjungan tersebut bertujuan memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah agar dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat. 

"Kami berharap dengan adanya dukungan pendanaan tambahan, sejumlah program prioritas dapat tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," tambahnya.

Sri menegaskan, langkah jemput bola menjadi penting di tengah efisiensi anggaran. Pemkab Berau ingin memastikan pembangunan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Kita mengetuk pintu kementerian di tengah efisiensi yang ada saat ini karena kita berupaya agar Berau tetap bisa membangun. Semoga upaya yang kita lakukan bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)