Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Rabu (9/9/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) tepat sasaran di tengah persoalan kelangkaan yang terjadi.

Sidak dilakukan di SPBU Jalan SM Bayanuddin, Sambaliung dan SPBU Jalan HARM Ayoeb, Tanjung Redeb. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menyoroti penggunaan barcode dalam pembelian BBM serta potensi praktik pengetapan yang dinilai dapat mengganggu pemerataan distribusi.

Bupati menegaskan, kendaraan yang melakukan pembelian BBM harus menunjukkan barcode resmi. Ketentuan tersebut menjadi perhatian khusus bagi kendaraan dengan kapasitas tangki besar yang berpotensi melakukan pengisian berulang kali.

"Kalau motor yang biasa-biasa, yang kecil-kecil tidak ada masalah. Tapi kalau motor yang tangkinya besar, yang isi 20 sampai 25 liter, itu yang menjadi catatan. Kalau tidak pakai barcode, otomatis bisa berulang-ulang datang kembali. Itu yang mengkhawatirkan kita," ujar Sri Juniarsih.

Ia menyampaikan bahwa Pemkab Berau terus mengusulkan penambahan kuota BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penambahan kuota dinilai tidak akan cukup apabila praktik pengetapan masih terjadi dan melibatkan oknum operator SPBU.

"Berapa pun kuota diberikan, selama masih ada operator yang bermain dengan pengetap, akan susah. Karena kalau operator bermain dengan pengetap dan ada tips untuk operator, itu yang bermasalah," tuturnya.

Oleh karena itu, untuk mencegah praktik tersebut, Pemkab Berau menggandeng personel TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan di SPBU. 

"Personel gabungan akan disiagakan untuk mengawal proses pengisian sekaligus memastikan pelayanan BBM diberikan secara adil kepada masyarakat," katanya.

Ia pun mengatakan, pemerintah daerah juga tengah menelusuri dugaan penggunaan sejumlah barcode oleh oknum tertentu untuk kendaraan yang sama. Praktik tersebut dinilai dapat menyebabkan pembelian BBM dilakukan berulang kali dan mengurangi kesempatan masyarakat lainnya mendapatkan BBM.

"Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana membagi BBM secara rata kepada seluruh masyarakat. Kuota BBM tetap kami usulkan, tetapi bagaimana BBM ini bisa dibagi secara merata sehingga mengurangi aksi pengetap dan mereka tidak bermain di belakang. Intinya, pengetap tidak bermain dengan operator," ujarnya.

Terakhir, Sri pun mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kondisi distribusi BBM dengan membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM.

"Saya mengimbau kepada masyarakat untuk bisa sama-sama berempati dalam keadaan seperti ini, apalagi dengan kelangkaan BBM seperti ini, untuk memakai kebutuhan BBM sesuai dengan kebutuhannya masing-masing," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)