Tanjung Redeb - Isu kemandirian fiskal daerah kembali menjadi sorotan utama dalam rapat terbatas yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Sekretariat Apkasi, Jakarta pada Rabu (20/8/2025).

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, yang juga hadir sebagai Koordinator Wilayah Apkasi Kalimantan Timur (Kaltim), mengatakan bahwa banyak hal yang menjadi diskusi untuk ditindaklanjuti Apkasi ke pemerintah pusat melalui dukungan DPR RI, khususnya komisi II yang salah satunya membidangi pemerintahan dalam negeri maupun aparatur negara dan reformasi birokrasi.

"Seluruh masukan dan saran dari para kepala daerah, serta arahan dari Ketua Komisi II DPR RI, akan kami implementasikan. Ini semua demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ungkap Sri Juniarsih.

Selain itu, dalam rapat ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya dalam hal penguatan kapasitas fiskal. Salah satu isu penting yang menjadi sorotan adalah bagaimana mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kemudian, Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, yang memimpin jalannya rapat menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan berbagai dinamika, termasuk dalam hal kewenangan pusat dan daerah serta tuntutan inovasi dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, dalam arahannya mendorong seluruh kepala daerah untuk menggali potensi PAD secara maksimal, salah satunya melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah.

"Daerah dengan PAD yang lebih besar dibanding dana transfer dari pusat terbukti memiliki kapasitas fiskal yang kuat. Ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang untuk membangun kemandirian daerah," terang Rifqinizamy.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kemandirian fiskal juga harus dicapai dengan langkah-langkah strategis dan inovatif, sehingga belanja daerah dapat dipenuhi secara mandiri dan mendorong posisi daerah dalam jejaring ekonomi nasional.

"Pemerintah daerah bisa mengoptimalkan keberadaan perusahaan milik daerah dalam mengelola potensi daerah yang akan menjadi sumber PAD," tandasnya.

Selain isu fiskal, dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah isu strategis lainnya, termasuk implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PPI-XXII/2024 terhadap kewenangan dan otonomi daerah. (Adv)

(Sf/Rs)