Tanjung Redeb - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mendesak PT PLN (Persero) segera memulihkan pasokan listrik, sekaligus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman berulang di Kabupaten Berau.

Desakan tersebut disampaikan Bupati Berau usai rapat koordinasi terkait tuntutan masyarakat atas kurangnya pasokan listrik di Ruang Rapat Kakaban, Setda Berau, Selasa (27/10/2026).

Bupati Berau, Sri Jurniarsih menegaskan bahwa persoalan kelistrikan tidak cukup diselesaikan dengan permohonan maaf dari pihak PLN. Masyarakat yang terdampak atau mengalami kerugian juga perlu mendapatkan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2026. 

"Kompensasi yang kita tagih berupa potongan tagihan atau pemakaian listrik yang diperhitungkan pada periode berikutnya, bukan dalam bentuk uang tunai. Besarannya juga bervariasi antara 10 persen, 15 persen, hingga 20 persen, sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sri.

Menurutnya, kompensasi tersebut penting mengingat pemadaman listrik berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sektor ekonomi kreatif, hingga pengemudi ojek online menjadi kelompok yang turut merasakan dampaknya.

"Gangguan listrik ini tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap usaha masyarakat. Karena itu, kami meminta PLN memberikan kepastian mengenai kompensasi bagi pelanggan terdampak sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta PLN segera membenahi pembangkit lokal yang belum terhubung dengan sistem interkoneksi. Pembenahan tersebut mencakup PLTU Lati, PLTU Teluk Bayur, jaringan kelistrikan di Sambaliung, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan sumber pasokan listrik yang tersedia sekaligus mengurangi durasi pemadaman selama perbaikan jaringan interkoneksi masih berlangsung.

Terkait pengerjaan tower interkoneksi, Bupati menyampaikan bahwa PLN menargetkan proses penyelesaian dalam waktu sekitar tujuh hari sejak pengiriman dan perbaikan dimulai.

"Kami berharap target perbaikan ini bisa dipenuhi. Jangan sampai ada kendala lagi yang membuat pemulihan semakin lama, karena masyarakat membutuhkan kepastian pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemkab Berau juga mendorong PLN mengalokasikan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara tepat sasaran. Salah satu kebutuhan yang disoroti ialah dukungan penerangan dan fasilitas di ruang publik, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sri menilai, komitmen PLN perlu diwujudkan melalui langkah nyata, baik dalam memperbaiki keandalan pasokan listrik maupun mendukung kebutuhan masyarakat di daerah. Ia juga berharap persoalan pemadaman berulang tidak terus menjadi kekhawatiran warga, terutama menjelang bulan Ramadan.

"Jangan sampai muncul lagi anggapan di masyarakat bahwa kalau listrik sering mati, tandanya mau masuk bulan Ramadan. Istilah seperti itu jangan sampai terulang karena ucapan adalah doa. Kita berupaya keras agar sebelum Ramadan, pelayanan listrik sudah bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat," ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pihak PLN disebut telah merespons dan menyanggupi sejumlah tuntutan yang diajukan Pemkab Berau. PLN juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat pemulihan kelistrikan di wilayah Kabupaten Berau.

"Saya berharap komitmen tersebut segera direalisasikan agar gangguan pasokan listrik tidak terus berulang. Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal tanpa dibayangi ketidakpastian pasokan listrik," tandasnya. (Adv)

(Sf/Lo)