Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus mendorong percepatan terwujudnya kampung mandiri melalui peningkatan kualitas pendataan desa. Salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengolahan data Indeks Desa (ID) Tahun 2026, di Ruang Rapat Sangalaki Setda Berau, Tanjung Redeb, Selasa (21/4/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M Said, menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam menentukan status perkembangan kampung. 

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, Pemkab Berau berupaya meningkatkan kapasitas operator data kampung agar mampu melakukan penginputan data secara tepat dan sesuai kondisi lapangan. 

"Akurasi data merupakan kunci utama dalam menentukan status kemandirian kampung, mulai dari berkembang, maju, hingga mandiri," ujar Said.

Namun demikian, dirinya juga mengakui masih terdapat berbagai kendala teknis dilapangan yakni terutama terkait jaringan internet di sejumlah wilayah.

"Kita memahami adanya keterbatasan di lapangan. Untuk itu, operator diberikan fleksibilitas dalam penginputan data, yang nantinya akan diverifikasi kembali oleh tim teknis," jelasnya.

Ia pun menekankan pentingnya koordinasi antara operator data dengan kepala kampung agar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan data. 

"Koordinasi sangat penting agar data yang diinput benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Said turut menyoroti masih adanya tiga kecamatan di Berau yang belum memiliki kampung berstatus mandiri, yakni Kecamatan Maratua, Biatan, dan Kelay.

"Kita optimistis dengan adanya intervensi yang tepat, kampung-kampung ini dapat berkembang dan mencapai status mandiri," ucapnya.

Ia pun menyebutkan upaya percepatan kampung mandiri juga dihadapkan pada tantangan fiskal daerah seperti penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat program prioritas pemerintah pusat berdampak pada berkurangnya alokasi dana ke kampung.

"Tahun ini kita menghadapi tantangan besar. APBD terkoreksi cukup dalam karena harus mendukung program pusat," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, Said mendorong kampung agar tidak hanya bergantung pada pendanaan pemerintah, tetapi juga membangun sinergi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kampung perlu membangun kolaborasi agar pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Lo)