Tanjung Redeb - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau resmi menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2024, yang menjadi pedoman utama dalam merancang program penanggulangan kemiskinan secara fokus, berbasis data akurat, dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, saat menyerahkan laporan akhir LP2KD 2024 di Hotel Palmy Exclusive, Tanjung Redeb, Selasa (18/11/2025).

Wabup Berau, Gamalis menjelaskan bahwa LP2KD ini bukan sekadar laporan administratif, tetapi merupakan potret nyata hasil kerja sama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, yang mencerminkan arah pencapaian sekaligus tantangan yang masih perlu kita hadapi.

Berdasarkan data LP2KD menunjukkan bahwa Kabupaten Berau berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 6,3 persen pada 2021 menjadi 5,08 persen pada 2024. 

"Meskipun target lima persen belum tercapai, capaian ini berarti sekitar 6.000 warga berhasil keluar dari garis kemiskinan," ujar Gamalis.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan juga membaik yakni Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 0,95 menjadi 0,41, Indeks keparahan kemiskinan (P2) turun dari 0,20 menjadi 0,07.

"Jumlah masyarakat miskin berkurang dan semakin dekat dengan garis kesejahteraan," tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya pun menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi dari berbagai pihak terkait dan berbagai program seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Pemberdayaan ekonomi berbasis kampung, Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan dan terakhir Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan penghubung desa.

"Meski capaian positif, tantangan pengentasan kemiskinan masih besar. Kemiskinan bersifat spasial terkonsentrasi di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah terpencil," tuturnya.

Selain itu, angka kemiskinan perempuan dan anak masih tinggi, ditandai rendahnya partisipasi kerja perempuan dan tingginya anak putus sekolah di beberapa kampung.

Berdasarkan data Belanja fungsi kemiskinan pada 2024 tercatat Rp571 miliar atau 10,87 persen dari APBD, dengan 62,95 persen relevan langsung terhadap sasaran kemiskinan. Namun efektivitas sosialnya masih moderat, dengan elastisitas belanja sosial terhadap penurunan kemiskinan sebesar -0,18.

"Setiap kenaikan satu persen belanja sosial hanya menurunkan kemiskinan 0,18 persen. Kita sudah berada di jalur yang tepat, tapi perlu langkah lebih jauh," terangnya.

Ia pun menekankan perlunya pergeseran paradigma dari bantuan sementara menuju penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.

"Dengan dukungan semua pihak, saya optimis Berau dapat mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera tanpa kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Terakhir, Gamalis pun mengajak seluruh pihak terkait agar LP2KD dapat menjadi bahan pembelajaran dan pijakan perbaikan program, bukan sekadar dokumen formalitas.

"Mari kita tingkatkan koordinasi TKPKD, akuntabilitas program, dan pastikan setiap rupiah anggaran memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal," pungkasnya. (Adv)

(Sf/Rs)