[Program "Gratispol" yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejatinya adalah harapan bagi masyarakat. 

Di atas kertas, program ini terdengar revolusioner puluhan ribu siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB mendapatkan paket perlengkapan sekolah gratis yang terdiri dari seragam putih abu-abu, tas, sepatu, hingga dasi.

Anggaran yang disiapkan tidak main-main. Dengan alokasi sekitar Rp1 juta per siswa untuk target 65 ribu siswa baru, ada perputaran uang raksasa senilai Rp65 miliar dalam satu tahun ajaran. 

Namun, realitas di lapangan justru menghadirkan ironi. Alih-alih menjadi pahlawan di awal tahun ajaran, eksekusi program ini menyingkap tiga dosa besar birokrasi yang tak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencederai mental anak-anak kita.

Dosa paling fundamental dari program ini adalah gagalnya pemerintah menjadikan APBD sebagai stimulus ekonomi lokal. 

Berdasarkan catatan Seputarfakta.com yang diwawancarai Sabtu (17/1/2026) melalui sambungan daring, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Rahmat Ramadan, secara terbuka telah mengakui bahwa pemenang lelang pengadaan seragam ini memang menggunakan jasa konveksi dari luar daerah (Pulau Jawa). 

Selama dua tahun terakhir, dana puluhan miliar ini menguap begitu saja ke luar Kaltim karena tender selalu dimenangkan oleh pabrikan dari Pulau Jawa.

Pemerintah selalu berlindung di balik alasan klasik, yakni pabrik di Kaltim tidak punya kapasitas sebesar di Jawa, dan yang paling sering digaungkan, ukuran badan siswa baru sulit diprediksi secara cepat. Alasan ukuran ini, jika ditelaah, adalah bukti kemalasan berpikir birokrasi.

Jika masalahnya hanya ukuran, Pemprov Kaltim sebenarnya bisa menerapkan Skema Pintar Integrasi Data. 

Pendataan ukuran seragam (S, M, L, XL) dan sepatu seharusnya bisa ditarik sejak siswa berada di semester akhir bangku SMP melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau prapendaftaran PPDB.

Kalaupun ada lonjakan atau ketidaksesuaian ukuran yang meleset, pemerintah bisa memproduksi seragam dalam ukuran standar yang sedikit lebih besar. 

Di sinilah UMKM lokal bisa dilibatkan secara masif. Anggaran negara bisa disisihkan sebagai voucher vermak yang bisa ditukarkan siswa di penjahit-penjahit lokal di seluruh penjuru kelurahan di Kaltim. 

Dengan skema ini, penjahit kecil di Samarinda, Balikpapan, hingga Mahakam Ulu tetap kebagian cuan. Rantai pasok tas dan sepatu pun bisa melibatkan pengrajin lokal melalui sistem konsorsium.

Sayangnya, otak birokrasi kita memilih jalan pintas, hanya menyerahkan ke pabrik raksasa di luar pulau, biarkan Rp65 miliar lenyap dari perputaran ekonomi daerah.

Keterlambatan pembagian seragam ini menjadi penyakit menahun. Proses yang molor sering kali dituding akibat lamanya lelang dan produksi. Namun, kacamata kritis publik mau tak mau memunculkan sebuah pertanyaan satire, Jangan-jangan keterlambatan ini memang dibiarkan atau sengaja dimolorkan?

Logika kasarnya begini, jika seragam gratis dibagikan tepat waktu, toko-toko perlengkapan sekolah di pasar-pasar lokal Kaltim akan mati suri karena orang tua tak lagi berbelanja. 

Dengan membiarkan program ini molor, orang tua yang telanjur panik dan memiliki uang terpaksa tetap membeli seragam di pasaran demi kepatuhan pada tata tertib sekolah. 

Roda ekonomi toko pakaian tetap berputar, dan ketika bantuan pemerintah akhirnya datang berbulan-bulan kemudian, barang itu sekadar jadi bonus atau seragam cadangan. 

Jika teori ini benar, ini adalah kebijakan yang sangat kejam. Jika tidak benar, maka ini adalah murni kebobrokan manajemen waktu pemerintah.

Bukti inkompetensi itu sangat jelas terlihat dari cara pemerintah menangani krisis. Ketika polemik keterlambatan ini meledak dan orang tua sudah menjerit, barulah Pemprov (melalui Disdikbud) mengeluarkan imbauan agar sekolah membolehkan siswa baru memakai seragam SMP terlebih dahulu. 

Ini adalah kebijakan pemadam kebakaran yang telat mikir dan sangat reaktif. Seharusnya, pengumuman masa transisi seragam SMP ini diterbitkan jauh-jauh hari sebelum PPDB dimulai sebagai bagian dari SOP, bukan diedarkan setelah pemerintah ketahuan telat mendistribusikan barang.

Dosa terakhir ini adalah yang paling berbahaya karena menyentuh ranah psikologis dan sosial. Molornya pembagian seragam bukan hanya soal kemubaziran anggaran, di mana orang tua menengah ke bawah tetap harus berutang demi membeli baju baru, tetapi juga menciptakan jurang ketimpangan di hari pertama sekolah.

Bayangkan atmosfer di dalam ruang kelas siswa baru. Sebagian anak yang orang tuanya mapan secara ekonomi, datang dengan seragam putih abu-abu yang baru, kaku, dan bersih hasil membeli sendiri. 

Sementara itu, anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa datang mengenakan seragam SMP lama mereka yang mungkin sudah kusam, sempit, atau mengatung, sembari menunggu jatah dari pemerintah yang entah kapan tibanya.

Ketimpangan visual ini sangat rawan memicu rasa minder dan bahkan potensi bullying di kalangan remaja. 

Niat pemerintah memberikan fasilitas pendidikan yang setara lewat Gratispol, justru berbalik menjadi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah pada bulan-bulan pertama mereka belajar.

Program Gratispol adalah gagasan luar biasa yang sayangnya dieksekusi dengan kacamata kuda. Triliunan rupiah APBD Kaltim seharusnya tidak hanya dikelola dengan niat baik, tetapi juga dengan taktik dan empati.

Jika tahun depan Rp65 miliar ini kembali bocor ke luar pulau dengan alasan ukuran, dan anak-anak Kaltim kembali harus menunggu berbulan-bulan dengan seragam SMP mereka yang lusuh, maka Pemprov Kaltim harus berani mengakui bahwa mereka gagal memahami esensi dari pendidikan gratis itu sendiri. 

Kebijakan publik yang baik tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang diketok, melainkan dari ketepatan waktu barang itu tiba di tangan rakyat yang membutuhkan.

(Sf/Rs)