BAKAL pasangan calon (Balon) pada pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim periode 2024-2029, Rudy Mas’ud-Seno Aji terus menggalang dukungan dari partai politik (parpol) untuk bisa mengantarkan mereka menuju KT-1. 

Setidaknya, hingga Sabtu (13/7/2024), duet Rudy-Seno sudah mendapatkan dukungan dari 6 parpol pemilik kursi di DPRD Kaltim yakni Golkar dengan 15 kursi, PKB 6 kursi, PAN 4 kursi, PKS 4 kursi, Nasdem 3 kursi, serta Gerindra 10 kursi. Totalnya, koalisi gemuk ini sudah mengumpulkan 42 kursi.

Untuk diketahui, total jumlah kursi di ‘Karang Paci’ sebutan lain kantor DPRD Kaltim sebanyak 55 kursi. Jika pasangan petahana Isran Noor- Hadi Mulyadi ingin ikut maju mendaftar pada kontestasi Pilgub Kaltim, mereka harus memiliki  dukungan minimal 11 kursi. 

Sampai saat ini masih tersisa 3 parpol yang belum menentukan sikap, yakni PDI Perjuangan (PDIP) dengan 9 kursi, PPP 2 kursi serta Demokrat  2 kursi. Artinya, peluang Isran-Hadi masih belum pupus untuk bisa bersaing di Pilgub. Bisa saja pasangan ini memberikan kejutan menjelang pendaftaran paslon di KPU pada 27-29 Agustus 2024 nanti. 

Jika Ketua Umum PDIP dan salah satu dari 2 parpol tersisa yakni PPP atau Demokrat memberikan dukungan ke pasangan Isran-Hadi, maka warga Kaltim memiliki pilihan 2 pasangan calon (paslon) yang bisa dipilih di bilik suara pada 27 November 2024 mendatang. 

Tapi, jika skema itu tak sesuai harapan sebagian besar warga Kaltim, maka Pilgub tetap dilaksanakan, kotak suara tetap dua, tapi paslonnya hanya cuma 1 yakni Rudy-Seno Vs kotak kosong tanpa gambar paslon.

Sebenarnya, fenomena kotak kosong di Kaltim sudah pernah terjadi di Pilkada Balikpapan pada 2020 lalu. Saat itu, pasangan Rahmad Mas’ud-Tohari Azis melawan kotak kosong. Namun setelah penghitungan suara, pasangan ini unggul atas lawannya kotak kosong dengan meraih 62,48 persen.  

Lantas bagaimana jika kotak kosong menang Pilkada?

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada juga mengatur bagaimana jika Pilgub hanya diikuti calon Tunggal. Dalam pasal 54D diatur, pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50 persen suara sah.

Jika suara paslon tunggal tersebut tak sampai 50 persen suara sah, maka paslon yang kalah boleh mencalonkan diri lagi dalam pemilihan berikutnya. Dalam pasal 25 ayat 1 PKPU Nomor 13 Tahun 2018 diatur, apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto paslon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. 

Sementara di ayat 2 disebutkan, pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun maksud periode berikutnya bukan lima tahun mendatang, tapi ketika Pilkada serentak terdekat akan digelar. Lalu siapakah yang akan memimpin pemerintahan? Dalam UU Pilkada diatur, jika belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah akan menugaskan penjabat (Pj) untuk menjalankan pemerintahan. (*)