Agustus selalu menampilkan nuansa semarak Sang Saka Merah Putih di setiap sudut jalan. Namun, mari kita ingat kembali pada perayaan kemerdekaan tahun lalu. Ada pemandangan yang aneh sekaligus menampar yang sempat menghiasi ruang publik kita, yakni berkibarnya bendera bajak laut One Piece bersanding dengan bendera negara.

Tahun lalu, bendera Jolly Roger dengan tengkorak bertopi jerami itu bukan sekadar ornamen wibu atau tren sesaat pencinta anime. Di tangan masyarakat, simbol budaya populer itu berubah menjadi bentuk perlawanan. 

Mengibarkan bendera bajak laut fiksi pimpinan Monkey D. Luffy adalah sebuah satire tajam, bagaimana cara masyarakat awam mencemooh penguasa yang dianggap semena-mena, tanpa harus turun ke jalan membawa pengeras suara.

Namun, menjelang perayaan kemerdekaan tahun ini, langit kita tampak bersih. Di Kalimantan Timur, misalnya, tak terlihat lagi tiang-tiang bambu di pinggir jalan yang meminjam semangat kebebasan bajak laut tersebut. Ruang publik senyap dari perlawanan simbolik semacam itu.

Pertanyaannya, apakah kesenyapan ini berarti masyarakat kita sedang baik-baik saja? Jawabannya tentu saja tidak.

Ironisnya, absennya bendera One Piece tahun ini justru terjadi di tengah karut-marut bernegara yang makin menjadi-jadi. Coba tengok tujuh bulan ke belakang, rentetan krisis dan skandal datang silih berganti tak ada ujungnya.

Sepanjang 2026, lanskap politik–sosial Indonesia ditandai deretan gejolak, pelemahan daya beli akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM, sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis yang dibayangi dugaan korupsi pejabat dan mismanajemen anggaran, serta kontroversi baru soal privilese politisi dan simbol kekuasaan. 

Di ruang publik, ketegangan juga terasa melalui rangkaian demo besar 2025–2026 yang berlanjut ke Agustus 2026, memprotes tunjangan dan fasilitas anggota DPR yang dinilai berlebihan, upah yang rendah, pengangguran, serta dugaan kemunduran demokrasi dan kekerasan aparat.

Situasi memanas, beban hidup makin berat, namun mengapa satire bendera Topi Jerami itu tak lagi berkibar?

Kesenyapan ini bisa dibaca dari dua sudut pandang. Pertama, ada indikasi kelelahan sosial (social fatigue) yang amat parah di akar rumput. Publik mungkin sudah sampai pada titik apatis, merasa bahwa protes sekreatif apa pun, satire setajam apa pun, tak akan mampu menembus tebalnya telinga para pemangku kebijakan.

Kedua, konsolidasi senyap, ini yang mungkin sedang terjadi di ruang-ruang gelap pergerakan.

Jika kita memantau dinamika elemen pergerakan mahasiswa baik dari kelompok Cipayung Plus maupun organisasi mahasiswa lintas kampus di daerah linimasa mereka mungkin terlihat sepi dari rencana aksi semacam ini. 

Tidak ada pamflet heroik ala bajak laut, tidak ada wacana pengibaran bendera fiksi. Namun, diamnya para aktivis dan mahasiswa ini bukan berarti mereka takluk.
Satire pop-kultur mungkin dianggap tak lagi relevan untuk menghadapi penguasa yang makin bebal. 

Alih-alih merespons tumpukan masalah nasional dengan bendera fiksi, aliansi mahasiswa di tingkat nasional tampaknya sedang meramu gelombang protes yang jauh lebih substansial. Mereka sedang menyusun daftar dosa rezim selama setengah tahun terakhir untuk ditagih secara langsung.

Bulan kemerdekaan ini mungkin sepi dari kibaran bendera Topi Jerami. Publik tidak lagi berlindung di balik simbol fiksi. Kesunyian di ruang publik hari ini bukanlah tanda menyerah, melainkan embusan napas panjang sebelum badai perlawanan yang sesungguhnya benar-benar tiba.