Belakangan ini, media sosial dipenuhi video-video yang membandingkan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan pemerintahan saat ini. Dari situ muncul di kolom komentar yang berulang “Jokowi ternyata tidak terasa buruk”. 

Kalimat itu bukan berarti membersihkan nama Jokowi dan tidak juga lupa atas kritik-kritik yang pernah ditujukanya.

Namun, ada sesuatu bisa dipelajari, bahwa sebagian masyarakat tampaknya merindukan sosok pemimpin yang terasa hadir bersama rakyat.

Yang dirindukan bukan hanya program, angka pertumbuhan, atau janji keberpihakan kepada wong cilik. Rakyat juga merindukan pemimpin yang terlihat datang ketika mereka menghadapi masalah atau musibah.

Di titik inilah muncul pertanyaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam banyak pidatonya, Prabowo berulang kali menyampaikan keberpihakan kepada wong cilik, bahwa rakyat kecil harus dibela, dilindungi, dan disejahterakan. 

Pernyataan tersebut memiliki daya moral yang kuat. Tetapi politik tidak berhenti pada pidato. Janji keberpihakan harus bertemu dengan warga.

Musibah yang dihadapi rakyat Indonesia belakangan ini di berbagai daerah, seperti Banjir Bandang di Aceh dan Sumut, gempa di NTT, hingga kebakaran hutan di Kalimantan. Apakah presiden tampak cukup hadir bersama mereka?

Bukan hanya laporan dari bawahannya saja, apalagi secara seremoni, tetapi Presiden hadir sebagai kepala negara yang menunjukkan bahwa penderitaan rakyat benar-benar dilihat dan didengar.

Pertanyaan itu wajar dalam demokrasi. Sebab, kehadiran pemimpin bukan hanya soal pencitraan. Ia adalah bagian dari membangun kepercayaan.

Jokowi, terlepas dari berbagai kritik terhadap pemerintahannya, berhasil membentuk persepsi sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat melalui gaya blusukan, bahasa yang sederhana, dan kebiasaan turun langsung ke lapangan. 

Sejumlah pengamat melihat gaya komunikasi rendah hati dan aktivitas menemui warga sebagai salah satu faktor yang terus menjaga kedekatan emosional Jokowi dengan sebagian masyarakat. 

Namun, penting pula dicatat bahwa blusukan dapat dibaca secara kritis, ia bisa menjadi kanal mendengar rakyat, tetapi dapat pula menjadi strategi politik dan pencitraan. Karena itu, ukuran utamanya bukan sekadar datang, melainkan apakah kehadiran tersebut menghasilkan perubahan kebijakan yang nyata.

Dalam teori servant leadership atau kepemimpinan pelayan yang diperkenalkan Robert K. Greenleaf, pemimpin idealnya tidak menempatkan kekuasaan sebagai pusat, melainkan pelayanan kepada orang yang dipimpinnya. 

Pertanyaan utama seorang pemimpin bukan bagaimana pemerintah terlihat hebat?, tetapi apa yang paling dibutuhkan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan?

Kepemimpinan yang hadir untuk rakyat setidaknya memiliki beberapa ciri, berikut di bawah ini:

Pertama, mendengar secara langsung. Pemimpin tidak hanya bergantung pada laporan berjenjang, statistik, dan bahan pidato. Ia membuka ruang untuk mendengar pengalaman warga yang terdampak langsung oleh kebijakan.

Kedua, berempati yang diwujudkan dalam tindakan. Empati bukan sekadar mengucapkan belasungkawa atau membela rakyat kecil dalam pidato. Empati harus tampak dalam respons yang cepat, kebijakan yang relevan, dan keberanian memperbaiki kesalahan.

Ketiga, melakukan komunikasi yang membumi. Rakyat perlu memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah, apa keterbatasannya, dan kapan hasilnya dapat dirasakan. Bahasa defensif atau terlalu birokratis justru menciptakan jarak.

Keempat, keberpihakan yang terukur. Membela wong cilik harus bisa dilihat melalui kualitas lapangan kerja, daya beli, akses pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta rasa aman dari praktik yang merugikan rakyat kecil.

Teori ini relevan karena pemimpin bukan hanya pembuat keputusan dari atas, melainkan jembatan antara negara dan kehidupan nyata rakyat. 

Kehadiran fisik memang tidak otomatis menyelesaikan masalah, tetapi ketika saat rakyat butuh dan di saat itulah pemimpin tidak hadir membuat kepercayaan publik menurun.

Tentu, Indonesia adalah negara besar. Tidak realistis menuntut presiden hadir secara fisik dalam setiap persoalan di semua daerah. 

Presiden juga harus memimpin melalui institusi kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan sistem pelayanan publik. 

Bahkan, Prabowo pernah menyatakan tidak segan turun tangan apabila keluhan rakyat tidak dapat diselesaikan oleh kepala daerah. Ia juga meminta agar warga tidak dikerahkan hanya untuk menyambut kunjungan presiden. 

Pernyataannya menunjukkan bahwa kehadiran pemimpin tidak semestinya berubah menjadi seremoni yang membebani rakyat.

Karena itu, inti kritik publik seharusnya bukan presiden harus selalu blusukan. Yang lebih penting adalah apakah pemerintah memiliki mekanisme yang membuat keluhan rakyat benar-benar sampai ke pusat kekuasaan? 

Apakah kunjungan kerja menghasilkan tindak lanjut? Apakah menteri, kepala daerah, dan institusi negara bergerak sebelum keresahan menjadi krisis? Dan apakah presiden hadir pada momen-momen yang secara simbolik maupun substantif membutuhkan kepemimpinan langsung?

Blusukan tanpa tindak lanjut hanya akan menjadi tontonan. Sebaliknya, kebijakan yang baik tetapi tidak dikomunikasikan secara manusiawi dan tidak terasa dekat dengan pengalaman rakyat juga akan kehilangan daya percaya. Yang dibutuhkan adalah perpaduan kebijakan yang berpihak, institusi yang bekerja, dan pemimpin yang hadir.

Kerinduan sebagian masyarakat kepada gaya Jokowi seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar perbandingan antarfigur. Publik sedang menyampaikan bahwa mereka ingin merasa ditemani oleh negara. 

Mereka ingin melihat bahwa ungkapan “wong cilik harus dibela” bukan hanya kalimat yang kuat di podium, melainkan sikap yang tampak ketika rakyat menghadapi kesulitan.

Bagi Prabowo, tantangannya bukan menjadi Jokowi. Setiap pemimpin memiliki karakter dan caranya sendiri. Tantangannya adalah membuktikan, dengan gayanya sendiri, bahwa kepemimpinan yang kuat tidak identik dengan jarak, bahwa ketegasan tidak harus menghilangkan empati dan bahwa membela rakyat kecil harus dimulai dengan hadir, mendengar, lalu bertindak.

Pada akhirnya, rakyat tidak hanya mengingat pemimpin dari seberapa keras ia berbicara tentang mereka. Rakyat akan mengingat pemimpin dari seberapa nyata ia bersama mereka ketika keadaan tidak baik-baik saja.

(Sf/Lo)