Sangatta - Pengurus Cabang Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kutai Timur (Kutim) memastikan tidak lagi menggunakan atlet dari luar daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026. Seluruh atlet yang diturunkan dipastikan berasal dari hasil pembinaan perguruan karate di Kutim.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Pengcab FORKI Kutim, Sayyid Anjas, usai kembali dipercaya memimpin organisasi untuk masa bakti 2026–2030 dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar di Hotel Five Styles Kutai Permai, Sangatta, Kamis (30/7/2026).

Ia mengatakan pengalaman pada Porprov sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi kepengurusan. Saat itu, FORKI Kutim masih harus merekrut atlet dari luar daerah karena keterbatasan atlet yang tersedia.

Karena itu, pada Porprov 2026 pihaknya sepakat mengandalkan atlet hasil pembinaan di Kutim.

"Kami sudah sepakat, Porprov kali ini tidak lagi mengambil atlet dari luar. Semuanya atlet Kutim. Mau menang atau kalah, kami akan mengandalkan atlet sendiri," ujar Anjas. 

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun prestasi jangka panjang. Selain membutuhkan biaya besar dan proses negosiasi yang tidak mudah, penggunaan atlet transfer juga tidak memberi dampak jangka panjang bagi pembinaan karate di Kutim.

Untuk itu, FORKI akan memfokuskan pembinaan terhadap atlet-atlet yang berasal dari berbagai perguruan di Kutim. Menurut Anjas, potensi atlet lokal saat ini cukup menjanjikan sehingga organisasi optimistis mampu bersaing pada Porprov mendatang.

"Atlet kami sekarang cukup lengkap. Kami menyatakan siap bertarung di Porprov 2026," katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Muscab FORKI Kutim, Sukransyah, berharap kepengurusan baru mampu meningkatkan pembinaan organisasi sekaligus mempertahankan prestasi yang telah diraih selama ini.

Ia mengungkapkan karate Kutim berhasil mencatatkan hasil positif pada sejumlah ajang, mulai dari pra-Porprov hingga Porprov sebelumnya di Berau.

"Kami berharap kepengurusan yang baru dapat bekerja lebih baik lagi dan terus meningkatkan prestasi karate Kutim di masa mendatang," kata Sukransyah. 

Di sisi lain, Ketua KONI Kutim, Rudi Hartono, mengingatkan pentingnya legalitas kepengurusan agar proses pembinaan tidak terhambat persoalan administrasi.

KONI terus mendorong seluruh cabang olahraga menertibkan administrasi kepengurusan karena menjadi syarat pencairan anggaran pembinaan atlet.

"Kalau besok diserahkan ke KONI untuk dimintakan rekomendasi, saya langsung tanda tangan. Tinggal diproses di provinsi. Kalau bisa Senin sudah ada SK baru sehingga pencairan bantuan pembinaan bisa segera dilakukan," jelas Rudi. 

Ia meminta kepengurusan baru FORKI segera diajukan ke KONI dan Pengprov FORKI Kalimantan Timur agar SK dapat segera diterbitkan. Menurutnya, tanpa legalisasi kepengurusan, bantuan pembinaan belum bisa dicairkan.

(Sf/Rs)