Samarinda - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berniat mulai melepaskan ketergantungan daerah dari sektor pertambangan. 

Pemprov menagih komitmen dan aksi nyata dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya pihak korporasi dan sektor swasta, melalui Diskusi Putaran 3 Forum Konsultasi Daerah (FKD) yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (19/8/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pertemuan yang difasilitasi oleh Bappeda bersama lembaga kerja sama Jerman GIZ ini berfokus pada penyusunan peta jalan ekonomi jangka pendek hingga 2029 dan skenario jangka panjang menuju 2045. 

Target utamanya bagaimana multipihak dari perusahaan, masyarakat sipil, hingga perbankan mengimplementasikan dukungan tersebut ke dalam bidang tugas dan roda bisnis masing-masing.

Pemerintah secara khusus meminta komitmen dari berbagai asosiasi dunia usaha strategis, seperti KADIN, APINDO, GAPKI, hingga Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT). 

Keterlibatan ini ditargetkan menyentuh langsung pada inti operasional perusahaan. KADIN misalnya, didorong untuk mengintegrasikan aksi transformasi ke dalam rencana usahanya, sementara APINDO diharapkan mampu menjembatani pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui kolaborasi pendidikan vokasi dan industri.

Tuntutan transformasi ini juga mengarah pada tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan. Pihak FKTT secara spesifik diminta untuk mulai menyelaraskan rencana reklamasi, pengelolaan pascatambang, dan transisi berkeadilan bagi tenaga kerja ke dalam rencana kerja perusahaan mereka. 

Di sektor perkebunan, GAPKI diminta memastikan target produktivitas kelapa sawit sejalan dengan perbaikan praktik produksi dan komitmen tanpa deforestasi.

Kesiapan infrastruktur kawasan juga tak luput dari perhatian serius pemerintah. Pengelola kawasan industri, seperti PT Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), didorong untuk segera meningkatkan kesiapan utilitas, memenuhi standar kawasan, dan memperkuat daya tarik guna menggaet para investor baru.

"Jadi, tadi semua pihak menyatakan bahwa tentu siap mendukung rencana transformasi ekonomi Kaltim dan tentu siap berkolaborasi. Itu yang kita perlukan, komitmen, kolaborasi di dalam pelaksanaan transformasi ekonomi di Kaltim," ungkap Sri Wahyuni usai rapat.

Ke depannya, pergeseran ekonomi yang dirancang Pemprov Kaltim akan sangat mengandalkan hilirisasi sektor yang dapat diperbarui. 

(Sf/Rs)