Penajam - Pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berlangsung di tengah upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Tiga hari sebelum pelantikan, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mengevaluasi penanganan karhutla bersama Kepala BNPB saat itu, Suharyanto.

Pada Kamis (15/10/2026), Prabowo melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB.

Mengutip pernyataan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kristomei menegaskan penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan respons cepat, termasuk menghadapi karhutla, banjir, serta erupsi gunung berapi.

"Prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integrasi dan sinkronisasi," ujar Kristomei.

Ia menegaskan, penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB, melainkan membutuhkan keterlibatan kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Menurut Kristomei, konsolidasi internal akan menjadi langkah awal untuk memperkuat kesiapan lembaga sekaligus mempercepat penanganan di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya respons yang cepat agar dampak bencana terhadap masyarakat dapat ditekan.

Prabowo Soroti Karhutla di Kalimantan

Presiden Prabowo Subianto memimpin Ratas membahas perkembangan penanganan karhutla. (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden).

Sebelumnya, dalam Ratas pada Senin (12/10/2026), Prabowo meminta laporan terkini mengenai penanganan karhutla dari Suharyanto. Rapat yang berlangsung melalui konferensi video itu turut melibatkan Kepala BMKG serta jajaran pemerintah daerah dan aparat di wilayah terdampak.

Dalam rapat tersebut, Suharyanto melaporkan kebakaran yang masih ditangani satuan tugas di enam provinsi mencapai 639,23 hektare. Wilayah itu meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Kalimantan Tengah menjadi perhatian setelah kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat, tercatat mencapai 513,89 hektare berdasarkan data per 12 Oktober 2026.

Kendala jarak pandang akibat asap tebal juga menghambat operasi pemadaman dari udara, termasuk penggunaan helikopter water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC).

Menanggapi kondisi tersebut, Prabowo menyoroti kebutuhan penguatan pengawasan kawasan hutan melalui penambahan polisi hutan.

"Saya meminta tolong sampaikan ke Menpan RB kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," kata Prabowo dalam rapat tersebut.

Prabowo juga menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi sejak tingkat desa. Menurutnya, langkah antisipasi harus diperkuat agar kebakaran tidak terus meluas dan penanganan tidak hanya bergantung pada pemadaman setelah api muncul.

"Strategi kita mesti komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan," katanya.

Pergantian pimpinan BNPB kini menempatkan percepatan respons dan koordinasi penanggulangan bencana sebagai pekerjaan penting. Terlebih, laporan dalam Ratas 12 Oktober menunjukkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masih menjadi wilayah yang membutuhkan perhatian serius dalam penanganan karhutla.

(Sf/Rs)