Tenggarong – Pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) melalui sistem identitas digital tunggal atau digital single identity. Kebijakan ini digadang menjadi langkah besar dalam memastikan bantuan negara lebih tepat sasaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa sistem tersebut akan menjadi fondasi utama dalam transformasi digital pemerintahan di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan di Istana Merdeka, Rabu (10/6/26), usai pertemuan dengan Presiden yang juga membahas penguatan Government Technology (GovTech) Indonesia serta percepatan digitalisasi layanan publik dan disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Luhut, pemerintah akan mengintegrasikan seluruh data penerima bantuan melalui sistem berbasis AI sehingga penyaluran bansos dapat lebih terarah. Ia menyebut, rata-rata total bantuan yang diterima masyarakat dari berbagai skema pemerintah mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang.

“Karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang,” kata Luhut.

Ia menjelaskan, dengan sistem baru tersebut, pemerintah menargetkan bantuan tidak lagi banyak disalurkan dalam bentuk barang, melainkan langsung kepada penerima dalam bentuk bantuan tunai yang lebih terukur.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang, subsidi akan langsung kepada penerima,” ujarnya.

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menunjukkan pemerintah saat ini tengah mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai dasar integrasi layanan digital nasional. SPBE menjadi salah satu pilar utama dalam penyatuan data lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Sementara itu, pemerintah juga telah meluncurkan program INA Digital sebagai bagian dari GovTech Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik digital dalam satu ekosistem nasional. Program ini diperkenalkan sebagai upaya mempercepat transformasi digital birokrasi dan meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan laporan resmi Kementerian PANRB, digitalisasi layanan pemerintah ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih aplikasi antarinstansi serta memperkuat akurasi data penerima layanan publik, termasuk bantuan sosial.

Sejumlah pemberitaan media nasional juga mengonfirmasi bahwa sistem digital single ID akan digunakan untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan dukungan AI serta integrasi data lintas sektor.

Selain untuk bantuan sosial, sistem identitas digital tunggal ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung sektor ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pemetaan berbasis data, pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan menjadi lebih akurat dan sesuai kebutuhan.

Meski demikian, para pengamat kebijakan digital menilai penerapan sistem identitas digital tunggal juga membawa tantangan serius, terutama terkait keamanan data dan perlindungan privasi warga. Integrasi data berskala besar dinilai membutuhkan tata kelola yang kuat agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi.

Jika berjalan sesuai rencana, digital single identity akan menjadi salah satu proyek transformasi digital terbesar dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Sistem ini diharapkan tidak hanya memperbaiki akurasi bansos, tetapi juga mengubah cara negara mengelola layanan publik berbasis data secara menyeluruh.

(Sf/Lo)