Samarinda – Presiden Prabowo Subianto mempercepat sejumlah program strategis di sektor energi, mulai dari pemerataan akses listrik desa, pengembangan energi baru terbarukan, hingga penguatan ketahanan energi nasional. 

Hal itu terungkap dalam pertemuan Presiden dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pemerintah menaruh perhatian pada percepatan program listrik desa yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar.

Bahlil mengatakan, dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum menikmati akses listrik, lebih dari 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik melalui program yang diselesaikan sepanjang 2025.

"Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih," kata Bahlil.

Selain pemerataan listrik, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Salah satu proyek yang akan segera dimulai ialah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang dalam waktu dekat memasuki tahap groundbreaking.

Menurut Bahlil, tahap pertama proyek tersebut telah memperoleh persetujuan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat segera dimulai.

Pemerintah juga memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap aman meski situasi geopolitik di Timur Tengah (Kalteng) masih berlanjut. 

Stok Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak mentah (crude) dan LPG disebut masih berada di atas batas minimum nasional.

Selain menjaga pasokan, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

"Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi," ujar Bahlil.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar ketersediaan BBM bagi nelayan tetap menjadi perhatian pemerintah, sehingga aktivitas melaut dan usaha masyarakat pesisir tidak terganggu.

Tak hanya itu, pemerintah turut membahas penataan sektor pertambangan mineral sebagai upaya meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Penataan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara, sekaligus memperbaiki tata kelola di sektor tersebut.

Pertemuan Presiden dengan Menteri ESDM menjadi bagian dari pembahasan berbagai program prioritas pemerintah di bidang energi yang mencakup pemerataan elektrifikasi, percepatan transisi energi, penguatan ketahanan pasokan nasional, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

(Sf/Lo)