Tenggarong – Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan Work From Home atau WFH selama dua bulan ke depan di tengah situasi perang global yang belum mereda. 

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif untuk menjaga pergerakan ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat di Istana Kepresidenan yang disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Kamis (21/5/26).

“Dalam situasi seperti sekarang, di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” demikian pernyataan dalam siaran tersebut.

Pemerintah juga menyebut sejumlah stimulus ekonomi sedang dipersiapkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tekanan global yang meningkat.

“Beberapa insentif sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” lanjut pernyataan tersebut.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia. Dana Moneter Internasional atau IMF dalam laporan World Economic Outlook 2026 menyebut tensi geopolitik menjadi salah satu ancaman terbesar bagi pertumbuhan ekonomi global tahun ini.

Data Bank Indonesia juga menunjukkan tekanan eksternal mulai memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan arus modal asing di pasar domestik sepanjang Mei 2026.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 berada di kisaran 4,9 persen secara tahunan. Sejumlah ekonom memperkirakan konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha masih berpotensi melambat apabila situasi global terus memburuk.

Penelitian dalam Journal of Economic Studies 2024 menyebut kebijakan kerja fleksibel seperti WFH dapat membantu menjaga produktivitas ekonomi saat terjadi krisis global atau gangguan mobilitas masyarakat.

Meski begitu, sejumlah pelaku usaha menilai efektivitas WFH tetap bergantung pada stabilitas sektor industri dan kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus ekonomi yang tepat sasaran.

(Sf/Lo)